BATU BARA, SUMUT POS- Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian, serta Wakil Bupati Syafrizal, menyerahkan SK PPPK penuh waktu pada 99 orang dan SK PPPK paruh waktu sebanyak 2.300 orang.
Pada momen yang sama, juga dilaksanakan penyerahan SK PPPK dan pelepasan peralihan Penyuluh Pertanian ke Kementerian Pertanian RI yang diselenggarakan pada saat apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (31/12/2025).
Apel Gabungan ASN dipimpin langsung oleh Bupati Batubara yang bertindak sebagai pembina apel dan dihadiri Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara.
Selain penyerahan SK PPPK, di acara yang sama juga dilaksanakan pelepasan peralihan penyuluh pertanian sebanyak 108 orang. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola sumber daya manusia aparatur serta memperkuat sektor pertanian.
"Saya berharap kepada para penerima SK PPPK paruh waktu agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ASN, serta berkontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah," ujarnya.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian mengucapkan selamat kepada para PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu atas diterimanya Surat Keputusan (SK) secara resmi. Dirinya berharap agar SK tersebut dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dan penuh tanggung jawab.
"Sayangi pekerjaanmu hari ini sampai seterusnya, jangan aneh-aneh. Lakukan Senyum, Sapa dan Selesaikan," ujar Bupati Bahar mengingatkan dengan serius.
Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyoroti serta mengimbau kepada seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.
Dia juga berpesan kepada Dinas Sosial agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program bantuan sosial berjalan efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan serta masyarakat kurang mampu. (aci/ram)
Editor : Juli Rambe