PADANGSIDIMPUAN, Sumutpos.jawapos.com– Buruknya kondisi sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di Kota Padangsidimpuan memunculkan sorotan tajam. Berbagai proyek dasar, mulai dari jalan provinsi hingga irigasi pertanian, dinilai terbengkalai dan menunjukkan lemahnya keseriusan pembangunan di wilayah ini.
Dari tiga ruas jalan provinsi yang ada di Padangsidimpuan, tidak satu pun berada dalam kondisi mantap. Bahkan, dua di antaranya belum bisa dilalui. Jalan Hanopan–Hutaimbaru hingga kini belum tembus alias terhenti. Sementara itu, jalan by pass Batunadua–Pijorkoling dipenuhi lubang dan jembatannya belum dapat difungsikan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi ini dinilai ironis, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat. Ketidakberesan pembangunan infrastruktur juga terjadi pada Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap, satu-satunya jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprovsu di kota ini. Selama hampir dua tahun, irigasi tersebut tidak berfungsi penuh, mengakibatkan ratusan hektare sawah di sembilan desa telantar.
Padahal, pada November 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk rehabilitasi. Namun proyek itu mangkrak setelah kontrak diputus pada April 2025 tanpa kejelasan lanjutan penanganan.
Kepala UPTD Dinas PUPR Pemprovsu wilayah Padangsidimpuan, Daskur Hasibuan, saat dikonfirmasi pada 8 Februari 2026, menyebutkan bahwa anggaran perbaikan telah kembali dialokasikan pada tahun ini.
“Rencana Maret ini akan dilelang dan mudah-mudahan berjalan lancar,” ujarnya, tanpa merinci besaran pagu anggaran.
Sorotan juga mengarah ke sektor pendidikan. Hingga kini, SMA Negeri 11 Poken Jior masih belum memiliki akses jalan resmi. Para siswa terpaksa melewati tanah milik warga meski jaraknya hanya sekitar 200 meter dari jalan aspal provinsi Batunadua–Hutaimbaru.
“Hanya membebaskan dua petak sawah saja pemprovsu tidak mampu,” ungkap Ahmad Rambe, warga setempat.
Persoalan serupa terjadi di SMK Negeri 2 Padangsidimpuan. Jembatan beton menuju laboratorium praktik yang rusak diterjang banjir bandang Sungai Aek Sibontar pada Maret 2025 hingga kini belum diperbaiki.
“Kami tidak mampu membangun dengan dana sekolah. Pembangunan jembatan ini sudah berulang kali kami usulkan,” kata Kepala SMK 2, Zendro Hasibuan, S.Pd.
Sejumlah pihak menilai kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian serius dari Pemprovsu terhadap pembangunan dasar di Padangsidimpuan. Padahal, daerah ini merupakan pusat kawasan Tabagsel sekaligus ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi cepat di wilayah pantai barat Sumatera Utara.
Direktur Margita (Masyarakat Peduli Air, Energi, dan Sanitasi), Subanta Rampang Ayu, ST, menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara.
“RTRW Provinsi sudah jelas menetapkan Padangsidimpuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di pantai barat. Namun Pemprovsu masih abai, bahkan terkesan luput dari perhatian DPRD Sumut, padahal ada tiga anggota dewan asal kota ini dari partai besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketidakseriusan ini terlihat berlangsung lama, sementara anggaran provinsi tergolong besar. Menurutnya, pembangunan hak dasar masyarakat seperti jalan, irigasi, dan akses pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.
Kondisi yang terjadi saat ini, lanjutnya, menjadi alarm keras bahwa percepatan pembangunan di kota strategis seperti Padangsidimpuan tidak boleh terus tertunda, terutama jika ingin benar-benar menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai barat Sumatera Utara.(mag-10/han)
Editor : Johan Panjaitan