STABAT, Sumutpos.jawapos.com- Barisan Perjuangan Rakyat (BAPERA) menagih janji Pemerintah Kabupaten Langkat dalam perbaikan infrastruktur pada ruas Jalan Stabat-Secanggang persisnya di Kampung Nangka. Pasalnya hingga kini, ruas jalan penghubung kecamatan itu tak kunjung diperbaiki, meski Pemkab Langkat berjanji akan mulus saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
BAPERA juga menuding, progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat terkesan lamban. Karenanya, Koordinator BAPERA, Soni Mario Tamba mendesak kepada pemkab untuk segera merealisasikan janji perbaikan infrastruktur tersebut.
“Percepatan pembangunan sangat diharapkan masyarakat. Karena, infrastruktur yang apik, menjadi faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Pemkab Langkat harus segera merealisasikannya," ungkap Soni, Selasa (3/3/2026).
Dia menegaskan, masyarakat sudah bosan menunggu janji realisasi dari pemerintah daerah. Pun janji tersebut tak terealisasi.
Selain ruas Kampung Nangka, infrastuktur buruk juga terjadi di sejumlah titik pada Kota Stabat. Para pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintasinya.
Debu yang beterbangan, juga sangat mengganggu dan menambah kesusahan pengendara. "Pembangunan di Langkat ini dikebut aja pun tetap terlambat puluhan tahun progresnya. Kalau tidak sekarang digenjot, maka akan semakin lama terlambatnya dan semakin jauh ketertinggalannya," beber Soni.
Ditambah lagi, Hari Raya Idul 1447 Hijriah sudah di depan mata. Masyarakat tentunya sangat mengidamkan infrastruktur yang baik, bukan jalan berlubang dengan debu beterbangan yang dirasakan sepanjang tahun.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR) Kabupaten Langkat, Khairul Azmi mengatakan, ruas Jalan Stabat-Secanggang bakal rampung dikerjakan sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini. "Insya Allah lebaran tahun ini warga sudah bisa menikmati jalan itu (Jl Kampung Nangka, Secanggang). Memang tahun lalu sempat tertunda, tapi pengerjaannya harus tetap dilanjutkan dengan anggaran Rp2,5 miliar dari APBD Langkat,” kata Azmi pada Januari 2026 kemarin.
Bahkan, kata Azmi, pengaspalan ruas jalan tersebut bakal lebih panjang. Sebab, ada tambahan biaya dari dana bagi hasil (DBH) sekira Rp4,7 milar. Namun jadwal pengerjaannya berubah, karena ada regulasi baru terkait juknis pelaksanaannya. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan