LABUHANBATU SELATAN, Sumutpos.jawapos.com-Pemeriksaan keuangan bukan sekadar rutinitas administratif. Bagi Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, momen ini adalah ujian integritas sekaligus kesempatan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan.
Hal itu ditegaskannya saat memimpin entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (7/4/2026). Agenda ini menandai dimulainya proses audit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terhadap laporan keuangan yang sebelumnya telah diserahkan dalam status unaudited.
Di hadapan tim pemeriksa yang dipimpin Paula Henry Simatupang, Fery menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif sepanjang proses audit berlangsung. Baginya, kehadiran BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
“Ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi evaluasi bersama agar sistem keuangan kita semakin tertib, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Baca Juga: Langkat Cetak Prestasi Nasional, Peta Jalan Kependudukan Jadi Fondasi SDM Berkualitas
Pemeriksaan terinci ini merupakan kelanjutan dari audit interim yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, tim BPK akan mendalami berbagai aspek, mulai dari dokumen, sistem, hingga pertanggungjawaban anggaran secara menyeluruh.
Fery tak ingin proses ini berjalan setengah hati. Ia secara tegas menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh—mulai dari penyediaan data hingga kesiapan menghadapi pemeriksaan secara profesional. Bahkan, ia meminta seluruh jajaran menunda perjalanan dinas ke luar daerah selama proses audit, kecuali untuk kepentingan mendesak.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap tahapan pemeriksaan. Tidak ada ruang untuk menutupi kekurangan.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Justru ini momentum untuk memperbaiki kelemahan, baik dalam pengendalian internal maupun sistem administrasi,” ujarnya dengan nada tegas.
Baca Juga: Musrenbang Labura 2027 Dibuka, Arah Pembangunan Masuk Fase Ekspansi
Langkah ini mencerminkan arah kepemimpinan yang ingin menjadikan transparansi sebagai budaya, bukan sekadar slogan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kata Fery, membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan koreksi dari BPK demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, serta seluruh jajaran OPD dan camat se-Labusel dalam forum tersebut memperkuat sinyal bahwa komitmen ini bersifat kolektif.
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, proses audit ini menjadi lebih dari sekadar kewajiban. Ia adalah cermin—yang akan menunjukkan sejauh mana komitmen terhadap akuntabilitas benar-benar dijalankan.(mag-5/han)
Editor : Johan Panjaitan