TEBING TINGGI , Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah Kota Tebing Tinggi menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan warga terdampak banjir yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat. Melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan disiapkan sebagai langkah alternatif bagi korban yang rumahnya rusak namun gagal lolos verifikasi pusat.
Kebijakan ini muncul setelah proses pendataan dan pengajuan bantuan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya berbuah hasil. Dari total 74 unit rumah yang diajukan, hanya 16 unit yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Tebing Tinggi, Viktor Agus Timbul Nainggolan, menjelaskan bahwa pihaknya hanya berperan dalam proses verifikasi awal berdasarkan data dari kelurahan, sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Tragis! Masuk Sumur 15 Meter, Pria di Deliserdang Tewas Kehabisan Oksigen
“Penentuan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kami hanya memverifikasi dan mengusulkan berdasarkan data yang masuk,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran bantuan pusat juga tidak melalui pemerintah daerah. Dana bantuan langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah ditetapkan.
Kondisi ini memicu kekecewaan sebagian warga yang merasa telah didata, namun tidak masuk dalam daftar penerima. Menanggapi hal tersebut, Pemko Tebing Tinggi mengambil langkah korektif dengan menyiapkan bantuan melalui APBD.
“Bagi yang belum terakomodir, tetap akan kita bantu. Namun besarannya tentu berbeda dengan bantuan dari Kemensos,” tegas Viktor.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah tetap hadir di tengah warga dalam situasi krisis. Meski terbatas secara anggaran dan kewenangan, Pemko Tebing Tinggi berupaya memastikan tidak ada warga terdampak yang sepenuhnya terabaikan.(mag-3/han)
Editor : Johan Panjaitan