MEDAN, SUMUT POS- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar demokrasi sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan berbagai kebijakan kepada publik.
Hal tersebut disampaikan Rapidin dalam sebuah kegiatan Halal Bi Halal bersama insan pers dan pengurus partai yang digelar di Srikandi, Jalan Samanhudi Medan, Sabtu (11/4/2026).
Ia mengapresiasi peran media yang selama ini menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga: Imunisasi adalah Hak Dasar Manusia
“Media harus tetap objektif dalam pemberitaan. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi corong budi dan kontrol sosial yang menjelaskan kondisi politik, perkembangan teknologi, serta berbagai isu nasional kepada masyarakat,” ujar Rapidin.
Ia menambahkan, di tengah dinamika informasi yang semakin cepat, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang jernih dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Informasi harus disampaikan secara jelas, objektif, dan berimbang. Ini penting agar masyarakat tidak salah memahami situasi yang berkembang,” tegasnya.
Selain menyoroti peran media, Rapidin juga mendorong pemerintah agar lebih terbuka dalam berkomunikasi kepada publik. Menurutnya, kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah harus menyampaikan kondisi bangsa ini secara transparan, jujur, dan lugas. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rapidin juga menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem demokrasi. Ia menyebutkan bahwa partainya akan tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
“Sebagai partai penyeimbang, kami akan selalu mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa partainya tidak akan ragu untuk bersikap kritis apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kalau ada kebijakan yang tidak mengindahkan kesejahteraan rakyat, tentu kami akan mengkritisi dan mengawalnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai bagian dari pilar demokrasi,” tambahnya.
Rapidin juga menyinggung komitmen partai dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan senantiasa berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, Rapidin mengungkapkan bahwa struktur organisasi partai di Sumatera Utara telah diperbarui dan kini dalam kondisi lengkap untuk menghadapi agenda politik ke depan.
“Struktur kepengurusan kita sudah lengkap dan bisa dikatakan sempurna untuk tahun 2025. Posisi-posisi yang sebelumnya kosong kini telah diisi oleh orang-orang yang tepat,” jelasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Rapidin menekankan pentingnya ruang diskusi yang terbuka antara partai, media, dan masyarakat. Ia berharap pertemuan semacam ini dapat menjadi sarana pertukaran informasi yang konstruktif.
“Pertemuan ini adalah ajang silaturahmi dan diskusi yang dinamis. Kami terbuka terhadap berbagai masukan, sekaligus memberikan klarifikasi terhadap informasi yang mungkin sempat berbeda di media,” pungkasnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe