MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, akhirnya angkat bicara terkait insiden penamparan yang terjadi di Kantor KONI Sumut.
Peristiwa tersebut terjadi setelah ia mendapati seorang pria yang diduga tengah mengalami sakau dan menggunakan vape yang dicurigai mengandung narkoba.
Dalam keterangannya, Bobby menjelaskan bahwa tindakan tegas itu dipicu oleh kekesalannya terhadap dugaan keterlibatan seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyalahgunaan narkoba, terlebih yang bersangkutan digaji dari anggaran yang bersumber dari pemerintah provinsi.
Baca Juga: 3.300 Pemain Bersaing di Liga AAFI Sumut 2026 Piala Gubsu
“Yang bersangkutan ini bekerja di BUMD. Walaupun bukan pegawai langsung Pemprov, tapi pendanaannya dari pemerintah provinsi. Artinya, dia digaji dari uang rakyat,” tegas Bobby saat ditemui di gedung DPRD Sumut, Rabu (15/4/2026).
Menurut Bobby, keterlibatan seseorang yang dibiayai oleh uang negara dalam kasus narkoba merupakan hal yang sangat tidak bisa ditoleransi. Ia menilai tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak citra institusi yang dibiayai oleh pemerintah.
“Tidak pantas orang yang digaji dari uang rakyat justru terlibat narkoba. Ini yang membuat saya sangat kecewa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan bahwa setelah insiden tersebut, pihak terkait langsung mengambil langkah cepat dengan mengamankan pria tersebut melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia menyebut informasi yang diterimanya juga berasal langsung dari pihak BNN.
“Semalam langsung diamankan oleh BNN. Informasi yang kami terima juga dari BNN,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hasil tes narkoba terhadap pegawai tersebut. Bobby menyebut pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan resmi untuk memastikan apakah yang bersangkutan positif menggunakan narkotika.
Kasus ini pun menimbulkan perhatian publik, terutama terkait pengawasan terhadap pegawai di lingkungan BUMD yang menggunakan anggaran daerah. Bobby menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan narkoba, terlebih yang melibatkan aparatur atau pihak yang dibiayai oleh negara.
“Kalau terbukti, tentu akan ada tindakan tegas. Tidak ada toleransi untuk narkoba, apalagi bagi yang digaji dari uang rakyat,” pungkasnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe