BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Aset daerah seluas 200 hektare kebun kelapa sawit eks PT Moeis di Sipare Pare, yang kini dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Bahtra Berjaya (PBB), menjadi sasaran penjarahan oleh orang tak dikenal (OTK). Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial dan memicu perhatian publik.
Direktur PT PBB, Mukhrizal Arif, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut informasi awal diterima dari petugas keamanan yang berjaga di lokasi kebun.
“Benar, kami sudah menerima laporan dari petugas keamanan. Rekaman yang viral itu terjadi saat petugas malam mengejar pelaku,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menindaklanjuti kejadian itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kepolisian, baik Polsek setempat maupun Polres Batu Bara, guna memperkuat sistem pengamanan dan mencegah aksi serupa terulang.
Baca Juga: Pansus DPRD Labusel Soroti Transparansi Dana BPJS Rp11 Miliar, Rapat Diskors hingga 20 April
Mukhrizal mengungkapkan, kondisi kebun yang belum tertata optimal menjadi celah bagi pelaku. Selain meningkatkan jumlah personel keamanan, pihaknya berencana melakukan langkah teknis seperti pembuatan parit keliling serta pembersihan semak belukar untuk mempersempit ruang gerak pelaku.
“Ke depan pengamanan akan diperketat. Area kebun akan dibersihkan agar tidak menjadi tempat persembunyian. Bahkan buah yang belum layak panen pun ikut dijarah, ini tentu memprihatinkan,” katanya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya pihak penampung hasil curian yang turut memperparah situasi. Menurutnya, praktik penjarahan tidak akan terjadi tanpa adanya rantai distribusi di belakangnya.
Kebun sawit tersebut baru sekitar dua bulan dikelola PT PBB setelah diserahkan pada 2024. Namun, kondisi tanaman yang tidak terawat selama masa transisi membuat produktivitas menurun drastis, bahkan sebagian besar belum menghasilkan secara optimal.
Baca Juga: Iran Buka Selat Hormuz
Mukhrizal mengakui, upaya pemulihan kebun membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya besar. Hingga kini, pengelolaan masih bersifat sementara dan belum didukung penyertaan modal dari pemerintah daerah, sehingga operasional belum berjalan maksimal.
“Untuk mengembalikan kebun ini menjadi produktif, tentu dibutuhkan pembiayaan besar, termasuk untuk perawatan dan pengamanan,” jelasnya.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan