DAIRI, Sumutpos.Jawapos.com-Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi yang semestinya berjalan formal dan terukur, mendadak berubah dinamis. Agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Dairi terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026), diwarnai interupsi dua aktivis mahasiswa.
Dipimpin Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, jalannya sidang sempat terhenti ketika Andi Silalahi dan Arif Manik berdiri menyampaikan aspirasi. Meski sempat dihalangi petugas Satpol PP, pimpinan sidang akhirnya memberi ruang bagi keduanya untuk berbicara.
Arif Manik, yang juga pengurus KNPI Sumatera Utara, mempertanyakan dasar pemberian penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Dairi, Vickner Sinaga, khususnya terkait klaim penurunan angka pengangguran. Menurutnya, realitas di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut.
Baca Juga: SPT Badan Diperpanjang hingga 31 Mei 2026, Pemerintah Beri Ruang Pelaporan Lebih Akurat
“Banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Klaim penurunan pengangguran perlu diuji kembali dengan data yang lebih akurat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan data dalam laporan LKPj, khususnya terkait luas lahan padi gogo. Dalam laporan disebutkan mencapai 2.000 hektare, sementara hasil konfirmasi ke Dinas Pertanian menunjukkan angka 1.882 hektare.
“Perbedaan ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut validitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan,” tegas Arif.
Tak hanya itu, program “Jalan Tanpa Genangan” (Jatagena) yang sempat digaungkan pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan konsistensi pelaksanaan. Di sisi lain, ia mengkritik alokasi anggaran yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk belanja rutin seperti makan minum dan pengadaan pakaian dinas.
Sorotan juga diarahkan pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal, meski potensi daerah cukup besar.
Sementara itu, Andi Silalahi, Ketua GMNI Cabang Dairi, mengangkat isu etika aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai perilaku sejumlah ASN yang merayakan kegiatan pribadi di lingkungan kantor saat jam kerja mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
Baca Juga: Lapas Padangsidimpuan Klarifikasi Video Call Wartelsuspas yang Viral
“Ketika efisiensi anggaran digaungkan, perilaku seperti ini justru mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.
Di luar forum, Andi dan Arif juga menyinggung polemik akun media sosial yang mengatasnamakan Bupati Dairi. Mereka mengaku tersinggung oleh narasi yang menyebut kritik publik sebagai “nyinyir”, setelah sebelumnya melakukan aksi simbolik memancing dan menanam jagung di badan jalan rusak di Sidikalang.
Aksi tersebut, menurut mereka, merupakan bentuk kepedulian atas kondisi infrastruktur yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Kami hanya ingin suara masyarakat didengar. Kritik itu lahir dari kepedulian, bukan untuk menjatuhkan,” kata Andi.
Baca Juga: Polisi Saudi Tangkap 3 WNI Terkait Dugaan Haji Ilegal, Pemerintah Dorong Bongkar Jaringan
Menanggapi hal itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga menegaskan bahwa akun media sosial yang dimaksud bukan miliknya. Ia mengaku telah menertibkan akun-akun yang tidak dikelola secara resmi.
“Sudah kami klarifikasi. Itu bukan akun resmi. Kami juga sudah menertibkan pengelolaannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Sementara itu, ajudan Bupati menyebut terdapat sejumlah akun yang berkaitan dengan kepala daerah, yang kini tengah dalam proses penataan.(rud/han)
Editor : Johan Panjaitan