STABAT, SUMUT POS- Pemerintah Kabupaten Langkat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Bupati Langkat, Syah Afandin yang menerima langsung laporan hasil pemeriksaan, yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang.
Opini WTP sendiri merupakan capaian tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, akurat, transparan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Bupati Langkat yang karib disapa Ondim bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Langkat dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan.
“Sudah lama saya tunggu-tunggu untuk mendapat opini tersebut dengan terus mendorong para OPD saya untuk berbenah dan memperbaiki,” ungkapnya.
Meski berhasil meraih opini tertinggi dari BPK, Ondim mengajak agar seluruh perangkat daerah tidak cepat merasa puas diri. Ia meminta seluruh OPD terus meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut atas opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. Ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berbuat yang lebih baik lagi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan,” tegasnya.
Keberhasilan meraih opini WTP ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Langkat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang menyampaikan bahwa pemeriksaan dan penyerahan laporan keuangan daerah merupakan tugas konstitusional yang dilakukan setiap tahun oleh BPK.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang terus belajar dan berbenah untuk pengelolaan keuangan sehingga lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Paula juga menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Melainkan, instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Karena tata kelola yang baik merupakan tujuan negara kita Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga ini bisa terus dipertahankan,” pungkasnya. (ted/ram)
Editor : Juli Rambe