LABURA, Sumutpos.jawapos.com – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan produktivitas kebun rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini menghadapi ancaman serius. Sejumlah areal yang masuk dalam program nasional tersebut terpantau tidak terawat, sehingga memunculkan kekhawatiran akan potensi kegagalan program yang dibiayai negara dengan nilai miliaran rupiah.
Hasil penelusuran di lapangan, Kamis (11/6/2026), menemukan kondisi memprihatinkan di salah satu lokasi PSR Tahun 2025 di Desa Bangun Rejo, Kecamatan NA IX-X. Hamparan kebun yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan sektor perkebunan rakyat justru terlihat terbengkalai.
Tanaman kelapa sawit muda yang baru ditanam nyaris tidak tampak karena tertutup semak belukar, ilalang, dan anakan pohon liar yang tumbuh tanpa kendali. Di sejumlah titik, keberadaan bibit sawit bahkan sulit ditemukan karena kalah tinggi dibanding vegetasi pengganggu yang mengelilinginya.
Baca Juga: Paluta Bersiap Tampil Maksimal di PRSU ke-50, Sekda Dorong Sinergi OPD Promosikan Potensi Daerah
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, program PSR mendapat dukungan pendanaan hingga Rp60 juta per hektare yang diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan, mulai dari pembukaan dan pembersihan lahan, penyediaan bibit unggul, hingga biaya pemeliharaan tanaman pada masa awal pertumbuhan sebelum menghasilkan.
Dengan skema pembiayaan tersebut, keberlangsungan tanaman seharusnya dapat terjaga hingga memasuki fase produktif. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebagian lahan justru tidak mendapatkan perawatan yang memadai.
Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa tujuan utama PSR untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat produktivitas perkebunan rakyat tidak akan tercapai apabila persoalan perawatan tanaman tidak segera diatasi.
Baca Juga: Kenali Beberapa Suara Ini, Bisa Jadi Kehadiran serta Ancaman dari Ular
Ketua Kelompok Tani setempat, Habibi, membenarkan adanya kendala dalam pelaksanaan perawatan kebun. Menurutnya, kondisi tersebut bukan akibat kelalaian pengurus maupun petani, melainkan karena sebagian anggaran program hingga kini belum dicairkan.
Ia menjelaskan, dari total sekitar 120 hektare lahan yang dikelola kelompoknya, hanya sebagian areal yang belum memperoleh perawatan akibat keterbatasan dana operasional.
“Sebagian dana PSR sampai saat ini belum cair. Jadi kami belum memiliki biaya untuk melakukan perawatan kebun,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.
Meski demikian, kondisi kebun yang mulai tertutup gulma dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, pada fase awal pertumbuhan, tanaman sawit sangat membutuhkan pemeliharaan intensif agar tidak kalah bersaing dengan tanaman liar yang dapat menghambat perkembangan bahkan menyebabkan kematian bibit.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pertanian didorong segera melakukan verifikasi dan evaluasi di lapangan. Langkah cepat dinilai penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi kelompok tani dapat segera ditangani sebelum kerusakan semakin meluas. (ind/han)
Editor : Johan Panjaitan