LUBUKPAKAM, Sumutpos.jawapos.com – Sebuah video Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan yang menyinggung soal kondisi jalan rusak dan kewajiban masyarakat membayar pajak viral di media sosial dan memicu perdebatan luas di ruang publik.
Dalam video yang beredar, Bupati Deliserdang meminta masyarakat tidak hanya “menspill” atau membongkar kondisi jalan rusak di media sosial, tetapi juga ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak daerah. Pernyataan itu kemudian menuai beragam respons dari warganet.
Video tersebut diketahui diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial, salah satunya kabarsumatera.id di Instagram, yang telah ditonton lebih dari 228 ribu kali dan dibanjiri ribuan komentar. Diskusi serupa juga ramai di akun lain seperti lambe_turah, yang turut memantik reaksi publik.
Sejumlah netizen bahkan menandai akun resmi lembaga penegak hukum seperti @official.kpk dan @komisikejaksaanriofficial, meminta agar dilakukan audit terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan Bupati Soal Pajak dan Pembangunan
Video itu direkam saat Bupati Asri Ludin meninjau perbaikan Jalan Paluh Gelombang/Jalan Industri di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Sekarang kita kan cerita di Paluh Gelombang ini, ya ini kita perbaiki tahun ini,” ujar Asri Ludin dalam video tersebut.
Ia kemudian menyinggung pentingnya kontribusi masyarakat melalui pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak? Bayar PBB nggak? Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana? Kita membangun bukan pakai daun, tapi pakai uang APBD,” katanya.
Bupati juga menegaskan bahwa daerah dengan kontribusi pajak lebih baik akan menjadi prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah.
Sorotan Publik dan Dugaan Kontras Anggaran
Di tengah viralnya pernyataan tersebut, publik juga menyoroti rencana pelaksanaan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dijadwalkan berlangsung di Deliserdang pada 1–3 Juli 2026.
Berdasarkan data yang beredar, kegiatan tersebut disebut memiliki potensi anggaran mencapai sekitar Rp6,4 miliar yang bersumber dari APBD Deliserdang melalui sejumlah OPD, termasuk Bagian Tata Pemerintahan, Disbudporapar, Dinas Perindag, serta Dinas Kominfo.
Rincian anggaran itu di antaranya mencakup fasilitasi otonomi daerah, promosi pariwisata, pameran dagang nasional, hingga relasi media di Dinas Kominfo.
Namun, pihak Dinas Kominfo Deliserdang menyebut bahwa tidak semua anggaran tersebut secara khusus digunakan untuk kegiatan APKASI, melainkan juga untuk berbagai kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Deliserdang, Sandra Dewi Situmorang, menegaskan bahwa anggaran relasi media bukan hanya untuk satu kegiatan tertentu.
“Relasi media itu bukan hanya untuk APKASI, tetapi untuk seluruh kegiatan Pemkab selama satu tahun,” ujarnya.
Ia juga menilai tidak ada kontradiksi antara pernyataan Bupati terkait pentingnya pajak daerah dengan pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut.
“Menurut hemat saya tidak ada kontras,” katanya.
Ruang Publik yang Terbelah
Viralnya video tersebut memperlihatkan bagaimana ruang digital saat ini menjadi arena cepat penyebaran opini publik. Di satu sisi, ada dukungan terhadap pentingnya peningkatan kepatuhan pajak untuk pembangunan daerah. Namun di sisi lain, muncul pula kritik yang menyoroti prioritas penggunaan anggaran pemerintah.
Perdebatan ini pun terus bergulir di media sosial, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deliserdang.
Editor : Johan Panjaitan