STABAT, Sumutpos.jawapos.com– Pemerintah Kabupaten Langkat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Bupati Langkat, Syah Afandin, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Muhibuddin, di Kantor Kejati Sumut, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan menjadi bagian dari upaya strategis Pemkab Langkat dalam membangun sinergi yang lebih kuat dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai koridor hukum.
Bagi Pemkab Langkat, pendampingan hukum memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan sekaligus meminimalisasi potensi persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. Melalui kolaborasi yang erat dengan Kejati Sumut, pemerintah daerah berharap setiap langkah pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Kreator Konten Kini Wajib Punya NIB, Ini Aturan dan Konsekuensinya dalam KBLI 2025
Bupati Langkat Syah Afandin menegaskan, penguatan hubungan kelembagaan dengan Kejati Sumut merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan hukum di seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya ingin di bawah kepemimpinan saya, Kabupaten Langkat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, transparan, serta maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Afandin.
Ia menambahkan, dukungan Kejati Sumut sangat dibutuhkan dalam bentuk pendampingan hukum, pertimbangan hukum, maupun berbagai layanan hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kehadiran institusi kejaksaan sebagai mitra strategis akan membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan secara tepat dan tetap berada dalam jalur hukum yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, kami tetap membutuhkan dukungan, masukan, dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun layanan hukum lainnya, sehingga setiap proses pengambilan kebijakan tetap berada dalam koridor hukum,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kajati Sumut Muhibuddin menyambut positif komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Langkat. Ia menegaskan bahwa Kejati Sumut siap memberikan dukungan melalui berbagai layanan hukum yang menjadi kewenangan kejaksaan, termasuk bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Muhibuddin, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik-praktik yang dapat menghambat pembangunan.
Ia menilai kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum dalam setiap kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance yang selama ini menjadi tuntutan publik.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Langkat dan Kejati Sumut berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan produktif. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Langkat di masa mendatang. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan