MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.
Menurutnya, yang harus dihentikan adalah praktik korupsi dan penyelewengan yang diduga terjadi dalam pelaksanaannya.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima perwakilan massa pendukung Program MBG di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (19/6/2026).
Baca Juga: Reza Pahlevi Lubis, Terpilih Jadi Ketua Depicab SOKSI Kota Medan 2026-2031
Ia menilai, baik kelompok yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut pada dasarnya memiliki perhatian yang sama terhadap adanya dugaan penyimpangan.
“Dari yang mendukung MBG juga sama. Permasalahannya sama, ada korupsi dan penyelewengan. Tadi juga disampaikan di sini sama. Ada yang mungkin meminta programnya langsung ditutup, tetapi kalau bisa yang dihentikan itu korupsinya, penyelewengannya,” kata Bobby.
Menurut Bobby, terdapat dua pandangan yang berkembang di masyarakat. Sebagian pihak menginginkan agar Program MBG dihentikan akibat adanya dugaan penyimpangan, sementara pihak lainnya meminta program tersebut tetap dilanjutkan dengan catatan praktik korupsi dan penyelewengan harus diberantas.
“Jadi dua-duanya sama-sama ingin dihentikan. Satu minta hentikan korupsinya, satu minta hentikan MBG-nya. Jadi kalau bisa ya yang korupsinya yang dihentikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menanggapi pertanyaan mengenai adanya dugaan keterlibatan kepala daerah dalam kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditata dan dibenahi agar tujuan utama program dapat tercapai.
“Nah, ini makanya kita sampaikan, hal-hal seperti ini memang perlu dirapikan,” ucapnya.
Bobby menegaskan bahwa keberadaan SPPG pada dasarnya dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima program, tetapi juga bagi warga sekitar.
“Harusnya SPPG itu untuk memutar ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat sekitar. Dari dapurnya, kemudian manfaatnya baru dirasakan oleh anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” katanya.
Terkait kepemilikan SPPG, Bobby menyebut informasi tersebut saat ini sudah semakin terbuka. Ia bahkan mendukung apabila data mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk di daerah-daerah di Sumatera Utara, dibuka secara luas kepada publik.
“Kalau kepemilikan saya rasa hari ini sudah terbuka. Kita tentunya mendukung apabila ada yang mau dibuka seluas-luasnya. Bagi kepala daerah mungkin yang ada di Sumatera Utara yang ikut bermain dalam SPPG, kita dukung sekali untuk itu bisa diterbitkan,” ujar Bobby.
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting untuk meningkatkan rasa tenang di tengah masyarakat penerima manfaat serta membangun kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat tersebut.
“Agar masyarakat yang mendapatkan manfaat ini lebih tenang. Dan juga masyarakat yang mungkin belum punya anak, yang belum mendapatkan manfaat secara langsung, juga mendapatkan kepercayaan terhadap program ini,” pungkasnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe