BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com – Demokrasi yang sehat tidak lahir dari sikap saling menyalahkan, melainkan dari ruang dialog yang terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan publik. Pesan itulah yang disampaikan Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, saat menghadiri kegiatan Edukasi Politik Kebangsaan bertema “Menepis Apatisme, Merawat Demokrasi” di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Minggu (21/6/2026).
Kegiatan yang digelar Rumah Informasi dan Edukasi (RIE) Batu Bara itu menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Komisioner KPU RI, Dr. Betty Epsilon Idroos. Forum tersebut juga dihadiri unsur DPRD, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat.
Di sela kegiatan, Bupati Baharuddin turut menyerahkan tali asih secara simbolis kepada sejumlah anak yang kembali melanjutkan pendidikan melalui program pembinaan RIE Batu Bara.
Baca Juga: Robi Barus: Setiap Warga Negara Wajib Miliki Wawasan Kebangsaan
Dalam pemaparannya, Baharuddin menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai kebebasan menyampaikan pendapat. Lebih dari itu, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, tata krama, dan sikap saling menghormati.
Menurutnya, penyampaian kritik maupun aspirasi kepada pemerintah merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara santun dan konstruktif agar mampu menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Penyampaian aspirasi tidak harus disertai caci maki. Setiap pendapat harus disampaikan dengan tata krama dan etika yang baik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengedepankan dialog, saling menghormati, serta mencari solusi bersama,” tegasnya.
Forum Dialog Jadi Kunci
Bupati juga menyoroti masih adanya sikap apatis di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menjauh dari isu-isu politik dan pembangunan.
Menurutnya, salah satu cara efektif untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan membuka lebih banyak ruang komunikasi dan forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Bagaimana agar pemuda dan masyarakat tidak apatis? Salah satunya dengan membuka forum-forum diskusi. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta berbagai komponen lainnya harus terus dirawat dan diperkuat,” ujarnya.
Baca Juga: Berbekal Informasi Warga, Polisi Ringkus Residivis Narkoba dengan 18,47 Gram Sabu di Tebing Tinggi
Ia meyakini, keterlibatan masyarakat dalam berbagai forum dialog akan memperkuat rasa memiliki terhadap pembangunan daerah. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun akan tumbuh.
Demokrasi Adalah Proses yang Terus Diperbaiki
Sementara itu, Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir yang selesai setelah pemilu digelar. Demokrasi merupakan proses panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.
“Demokrasi bukan suatu titik akhir, tetapi proses yang harus terus dievaluasi untuk masa depan. Setiap tahapan demokrasi memberikan pembelajaran yang menjadi bahan perbaikan agar demokrasi semakin matang dan berkualitas,” katanya.
Menurut Betty, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat, kesadaran politik warga, serta kemampuan menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
Demokrasi untuk Kesejahteraan
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ia menegaskan bahwa demokrasi sejatinya hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pabrik Mainan di Medan Johor Terbakar Hebat, Damkar Masih Lakukan Pendinginan
“Demokrasi hanyalah media. Yang terpenting adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi masyarakat,” ujarnya.
Doli juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Menurutnya, demokrasi Indonesia harus terus dirawat sesuai karakter bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah, persatuan, dan kepentingan bersama.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan