BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com – Panitia Khusus (Pansus) Plasma Areal HGU Perkebunan DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat perdana dengan menghadirkan sejumlah pihak inisiator pembentukan pansus. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Batu Bara, Senin (22/6/2026), dan menjadi langkah awal dalam mengurai persoalan kewajiban plasma di sektor perkebunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Pansus secara resmi menerima masukan dan data dari PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara serta Dzuriat Kedatukan Limapuluh, dua elemen yang sejak awal mendorong pembentukan pansus.
Ketua PD IWO Batu Bara, Darmansyah, menyerahkan bundel data yang memuat informasi terkait 12 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara. Data tersebut menjadi bahan awal untuk menelusuri kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembangunan kebun plasma di wilayah HGU masing-masing.
Sementara itu, perwakilan Dzuriat Kedatukan Limapuluh, Izhar Fauzi, turut menyerahkan dokumen historis serta peta wilayah Batu Bara pada masa kolonial Belanda, yang dinilai memiliki relevansi dalam kajian tata kelola dan penguasaan lahan perkebunan di daerah tersebut.
Baca Juga: Kajari Baru Padang Lawas Utara Siap Perkuat Sinergi Hukum dan Pembangunan Daerah
Seluruh data yang diserahkan diterima langsung oleh Ketua Pansus Plasma, Ismar Komri, didampingi Sekretaris Pansus H. Usman, serta anggota pansus lainnya yakni Sudarman, Suradi, Magdalena Sianipar, M. Safii, dan Ridwan.
Ketua Pansus Plasma, Ismar Komri, menegaskan bahwa rapat perdana ini merupakan tahap awal pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak untuk memperkuat dasar kerja pansus ke depan. Menurutnya, seluruh masukan akan dikaji secara komprehensif sebelum dilakukan pendalaman ke lapangan.
“Hari ini kami menerima berbagai data awal yang akan kami sandingkan dengan data dari OPD terkait. Informasi dari IWO Batu Bara dan Dzuriat Kedatukan Limapuluh menjadi bahan penting untuk menelaah implementasi kewajiban plasma di Kabupaten Batu Bara,” ujar Ismar.
Ia menambahkan, fokus utama pansus adalah memastikan seluruh perusahaan perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) benar-benar menjalankan kewajiban pembangunan kebun plasma sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Pansus Plasma, H. Usman, menegaskan pihaknya akan segera melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Batu Bara.
Menurutnya, data resmi dari pemerintah daerah sangat penting untuk memetakan perusahaan mana saja yang telah atau belum melaksanakan kewajiban plasma.
“Dalam waktu dekat kami akan mengundang OPD terkait untuk melengkapi data yang dibutuhkan agar pembahasan pansus lebih akurat dan terukur,” jelasnya.
Dukungan terhadap langkah pansus juga datang dari anggota Pansus Plasma, M. Safii, yang menilai rapat perdana ini menjadi momentum penting dalam mengurai persoalan plasma secara lebih sistematis. Ia mendorong agar pansus juga melakukan studi perbandingan ke daerah lain yang dinilai berhasil dalam penerapan skema kemitraan plasma.
“Pengalaman daerah lain dapat menjadi referensi penting agar rekomendasi pansus nantinya lebih komprehensif dan aplikatif,” ujarnya.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan