LABUHANBATU UTARA, Sumutpos.jawapos.com – Sinergi antara eksekutif dan legislatif kembali mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Selasa (23/6/2026). Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Labura H. Samsul Tanjung menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Labura itu dipimpin Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Samsul Tanjung membacakan sambutan tertulis Bupati Labura H. Hendri Yanto Sitorus. Melalui sambutan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi dan gabungan lintas fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, serta catatan kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Baca Juga: Skotlandia vs Brasil: Cunha Menantang Kutukan Nomor 9 Selecao
Menurut Bupati, berbagai pandangan yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Berbagai saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama,” ujar Samsul saat membacakan sambutan Bupati.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menilai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD bukan sekadar bagian dari mekanisme pembahasan anggaran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta efektivitas pelayanan publik.
Sebelum agenda penyampaian jawaban Bupati, rapat paripurna terlebih dahulu mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan ke depan.
Baca Juga: Maroko Vs Haiti: Singa Atlas Mengincar Takhta Grup C
Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD, sekaligus memperlihatkan dinamika kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif, pemerintah dan DPRD diharapkan terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Utara.(ind/han)
Editor : Johan Panjaitan