LUBUKPAKAM, Sumutpos.jawapos.com – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp787,9 miliar memicu sorotan tajam dari DPRD. Fraksi Partai Golkar menilai angka tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sinyal lemahnya serapan anggaran yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Deliserdang, Zul Amri ST, bahkan memastikan pihaknya akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meminta penjelasan menyeluruh terkait membengkaknya SiLPA tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zul Amri saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Deliserdang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Bupati atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026).
Saat ditanya mengenai dugaan adanya kesengajaan menahan dana sehingga mengendap di kas daerah dan berpotensi menghasilkan bunga bank, Zul Amri mengaku belum ingin berspekulasi. Namun, menurutnya, seluruh kemungkinan akan didalami melalui pemanggilan TAPD.
"Kalau itu nanti akan kita lihat. Kita akan panggil TAPD. Indikasi awal yang kami lihat, dinas-dinas tidak mampu menyerap anggaran yang sudah tersedia. Sistem sekarang kan pekerjaan dilaksanakan baru dilakukan pembayaran. Program sudah direncanakan, anggarannya juga sudah ada. Pertanyaannya, kenapa program-program itu tidak dijalankan," kata Zul Amri.
Baca Juga: Wamenkes Tinjau RSUD Dr Pirngadi Medan, CT Scan & Cath Lab Siap Beroperasi
Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar juga telah menyampaikan interupsi atas besarnya SiLPA yang mencapai Rp787.959.819.463,20.
Menurut Zul Amri, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyisakan anggaran dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan proses pembahasan APBD, ketika hampir semua dinas mengajukan tambahan anggaran dengan alasan kebutuhan program.
"Fraksi Partai Golkar memandang sungguh luar biasa, hampir di setiap dinas terdapat SiLPA yang besar. Ketika pembahasan APBD, hampir semua dinas melalui TAPD meminta tambahan anggaran karena merasa kurang. Tetapi setelah disetujui, justru anggaran itu tidak mampu diserap," ujarnya.
Ia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.
Menurutnya, serapan anggaran semestinya berjalan secara bertahap sepanjang tahun sehingga manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Masyarakat Miskin Bisa Dapat Layanan Kementerian Hukum dengan Tarif Rp0, Ini Ketentuannya
"Bukan karena uangnya tidak ada, tetapi serapan anggarannya yang tidak mampu. Setiap triwulan seharusnya dinas mampu merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan. Ini yang menjadi pertanyaan besar, mengapa SiLPA bisa sebesar itu," katanya.
Lebih jauh, Zul Amri mengaitkan besarnya SiLPA dengan persoalan lain yang hingga kini belum terselesaikan, yakni belum dibayarkannya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang disebut telah menunggu hak mereka selama sekitar tujuh bulan.
Menurutnya, apabila anggaran yang tidak terserap tersebut dapat dikelola secara optimal, berbagai persoalan mendesak, termasuk pembayaran hak para guru, seharusnya dapat diselesaikan.
"Yang menjadi perhatian kami saat ini adalah ribuan guru PPPK Paruh Waktu yang belum menerima gaji. Kalau anggaran sebesar Rp787 miliar itu benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan prioritas, bukan tidak mungkin persoalan tersebut bisa segera dituntaskan," tegasnya.(btr/han)
Editor : Johan Panjaitan