PADANG LAWAS UTARA, SumutPos.jawapos.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Hulu Batang Pane Bersatu (GMP-HBPB) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Senin (27/7/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah Hulu Batang Pane, Kecamatan Padang Bolak.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kondisi jalan yang dinilai telah bertahun-tahun luput dari perhatian pemerintah. Massa menilai kerusakan infrastruktur bukan lagi sekadar persoalan akses transportasi, melainkan telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.
Dalam orasinya, para demonstran meminta Bupati Padang Lawas Utara, Resky Basyah Harahap, turun langsung meninjau kondisi jalan agar dapat melihat secara nyata kesulitan yang dialami masyarakat setiap hari.
Baca Juga: Rayakan Satu Dekade, Hotel GranDhika Setiabudi Medan Gelar CSR Kesehatan untuk Masyarakat
Koordinator aksi menyampaikan, sedikitnya 20 desa terdampak langsung akibat buruknya kondisi jalan, yakni Rondaman Dolok, Lubuk Torop, Siombob, Tanjung Marulak, Ambasang Natigor, Napagadung Laut, Rampa Jae, Rampa Julu, Mananti, Paran Padang, Rahuning Jae, Botung, Sigimbal, Dolok Sae, Simasi, Sihapas-Hapas, Sungai Tolang, Losung Batu, Batu Mamak, dan Aek Gambir.
Menurut mereka, ruas jalan yang berlubang, berbatu, licin, dan minim fasilitas keselamatan telah menghambat berbagai aktivitas masyarakat. Anak-anak kesulitan menuju sekolah, akses layanan kesehatan darurat menjadi terhambat, sementara biaya distribusi hasil pertanian maupun kebutuhan pokok terus meningkat akibat sulitnya akses transportasi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, GMP-HBPB menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Padang Lawas Utara.
Pertama, mereka mengecam Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di wilayah Hulu Batang Pane.
Kedua, massa mendesak Bupati Resky Basyah Harahap untuk segera turun langsung ke lokasi, bertanggung jawab atas dampak yang ditanggung masyarakat akibat jalan rusak, serta mengalokasikan anggaran khusus perbaikan infrastruktur Hulu Batang Pane dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Peluncuran Buku "Surya Palohisme" Tegaskan Semangat Restorasi untuk Indonesia
Ketiga, mereka meminta DPRD Padang Lawas Utara memaksimalkan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak eksekutif terkait guna memastikan penanganan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah.
Meski berlangsung dengan penyampaian tuntutan yang tegas, aksi berjalan tertib dan kondusif. Massa menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
"Ini bukan pemberontakan. Ini adalah tangisan 20 desa yang sudah terlalu lama diabaikan," tegas perwakilan massa, Paku Siregar, dalam pernyataan sikapnya.
Sejumlah spanduk dan poster juga dibentangkan sebagai simbol keresahan masyarakat. Di antaranya bertuliskan, "Hulu Batang Pane Bukan Tanah Terlupakan", "Bupati Turun Langsung Perbaiki Jalan Kami Sekarang", "Jalan Rusak = Masa Depan Anak Kami Rusak", hingga "Jangan Biarkan Hulu Batang Pane Mati Karena Jalan."
Perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung dengan harapan pemerintah segera mengambil langkah konkret memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga di Hulu Batang Pane.(mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan