PADANG LAWAS UTARA, Sumutpos.jawapos.com – Ratusan warga memadati kegiatan reses yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Lantosan I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang bersama Anggota DPRD Paluta Fraksi PKB Taripar Laut MH untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus berdialog mengenai berbagai isu yang menjadi perhatian warga.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian adalah penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari kepastian antrean keberangkatan hingga pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Marwan Dasopang menegaskan Komisi VIII DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi calon jemaah.
Menurutnya, dana haji yang dikelola BPKH merupakan amanah masyarakat sehingga harus dikelola secara profesional dan terbuka.
Baca Juga: Patambor Indonesia Gelar Rakernas II di Jakarta, Dr Jenry Cardo Manurung: Evaluasi Program Kerja!
"Uang haji yang dikelola BPKH adalah amanah umat. Karena itu pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal agar nilai manfaatnya benar-benar kembali kepada jemaah, biaya haji semakin efisien, dan kepastian antrean keberangkatan semakin jelas," ujar Marwan di hadapan warga.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu prioritas Komisi VIII DPR RI agar pelayanan kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Anggota DPRD Paluta Taripar Laut MH menegaskan kehadiran dirinya bersama Marwan Dasopang merupakan bentuk sinergi antara wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Taripar, seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik terkait pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, bantuan keagamaan, maupun pelayanan kepada calon jemaah haji akan terus diperjuangkan melalui jalur legislatif.
"Kami ingin memastikan setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum reses saja, tetapi benar-benar kami kawal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," katanya.
Ia juga menyatakan PKB siap menjadi jembatan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran haji, masa tunggu keberangkatan, hingga berbagai kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Dialog berlangsung interaktif. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, mulai dari mekanisme pemanfaatan dana haji yang diharapkan dapat membantu menekan biaya pelunasan, kepastian antrean keberangkatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan jemaah asal Sumatera Utara di Tanah Suci.
Selain persoalan haji, masyarakat juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan rumah ibadah, pesantren, serta fasilitas umum yang mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di Kecamatan Portibi.
Kegiatan reses ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat, dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama.(mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan