KARO, Sumutpos.jawapos.com – Gemerlap Festival Bunga dan Buah (FBB) Kabupaten Karo 2026 memang telah berakhir. Namun, sorotan terhadap penyelenggaraan festival justru semakin menguat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo memastikan akan memanggil Pemerintah Kabupaten Karo untuk meminta penjelasan menyeluruh terkait penggunaan anggaran, pengelolaan penyewaan stan, hingga capaian nyata yang dihasilkan dari festival tersebut.
Bagi DPRD, keberhasilan sebuah agenda yang menghabiskan anggaran publik sekitar Rp1 miliar tidak cukup diukur dari ramainya pengunjung atau kemeriahan acara. Pemerintah juga dituntut mampu menunjukkan manfaat konkret bagi sektor pariwisata, pelaku UMKM, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karo, M. Rapi Ginting SE, mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karo mengenai pelaksanaan Festival Bunga dan Buah 2026.
Baca Juga: Jump City, Taman Bermain Harapan Anak Gaza
"Belum ada rapat. Kami juga belum menerima laporan resmi dari Pemkab Karo. Mungkin minggu depan sudah ada laporannya. Nanti akan kami panggil dan meminta penjelasan secara detail," ujar Rapi kepada Sumut Pos, Kamis (6/8).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, penyelenggaraan festival tahun ini secara umum menunjukkan perkembangan dibanding tahun sebelumnya. Namun, sejumlah aspek masih membutuhkan evaluasi agar pelaksanaan festival ke depan benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah.
"Secara kasat mata kegiatan ini makin bagus, ada kemajuan dan peningkatan. Memang masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depan," katanya.
Soroti Penataan Stan
Komisi D juga menyoroti penataan stan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan identitas Festival Bunga dan Buah.
Rapi menilai masih banyak stan yang menjual produk di luar tema festival, seperti pakaian bekas dan berbagai jenis jajanan, sehingga mengurangi karakter utama kegiatan yang seharusnya menjadi etalase hasil pertanian dan produk unggulan Kabupaten Karo.
Ia berharap pada penyelenggaraan berikutnya pemerintah lebih memprioritaskan pelaku UMKM lokal, khususnya kelompok usaha dari desa-desa di Tanah Karo.
"Ke depan stan jajanan perlu dikurangi. Kalau makanan, kita akan mendorong Pemkab Karo mengutamakan UMKM atau kelompok masyarakat dari desa-desa di Tanah Karo," ujarnya.
Baca Juga: Ronny Tanuwijaya: Gelar Piala Presiden 2026 Bukti Persebaya Kembali ke Jalur Juara
Rapi menegaskan Komisi D akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran serta manfaat yang dihasilkan dari penyelenggaraan festival.
"Intinya, Komisi D akan tetap kritis demi kemajuan Tanah Karo ke depan," tegasnya.
Kontribusi EO Masih Dihitung
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi, menjelaskan bahwa pemerintah hanya menyediakan 20 stan gratis bagi mitra Pemkab Karo selama pelaksanaan festival.
Sementara itu, pengelolaan stan lainnya diserahkan kepada pihak Event Organizer (EO).
Saat ditanya mengenai pendapatan dari penyewaan stan, Juni Antomi mengatakan pemerintah akan menerima kontribusi dari pihak EO. Namun, hingga kini belum dijelaskan besaran kontribusi, mekanisme perhitungan, maupun bentuk penyetorannya.
"Kita akan meminta kontribusi. Saya sudah menghubungi pihak EO. Katanya saat ini mereka masih melakukan penghitungan," ujarnya.
Namun, ketika kembali dikonfirmasi pada Jumat (7/8) mengenai capaian atau output penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah 2026, Juni Antomi belum memberikan tanggapan.
Output Festival Belum Dipublikasikan
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Karo juga belum mempublikasikan secara terbuka berbagai indikator keberhasilan festival, seperti jumlah pengunjung, nilai transaksi UMKM, tingkat hunian hotel, pendapatan dari penyewaan stan, maupun dampak ekonomi yang dihasilkan selama kegiatan berlangsung.
Baca Juga: DPRD Sumut Soroti Sejumlah Kejanggalan dalam Kematian Mantan Istri Polisi di Perumahan Bumi Asri
Padahal, data-data tersebut menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran publik sekaligus mengukur sejauh mana Festival Bunga dan Buah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Kabupaten Karo.
Dengan rencana pemanggilan oleh DPRD, publik kini menantikan penjelasan resmi pemerintah mengenai penggunaan anggaran serta hasil konkret yang dicapai dari salah satu agenda pariwisata terbesar di Tanah Karo tersebut. (deo/han)
Editor : Johan Panjaitan