DAIRI, Sumutpos.jawapos.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mulai menata jajaran birokrasi dengan membuka seleksi terbuka (Selter) untuk mengisi empat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II yang selama ini masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Empat jabatan yang dilelang tersebut yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Yon Hendrik, mengatakan proses seleksi telah dibuka sejak 4 Agustus dan ditutup pada 18 Agustus 2026.
Hingga pendaftaran berakhir, tercatat 11 pejabat telah mendaftar sekaligus melengkapi dokumen persyaratan.
“Sebanyak 11 pejabat sudah mendaftar dan melengkapi berkas,” ujar Yon Hendrik saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Dukung Ekosistem EV di Sumut, PLN Siapkan 141 SPKLU di 113 Lokasi
Seleksi ini melibatkan enam anggota panitia seleksi (pansel). Komposisinya terdiri dari dua orang dari Pemkab Dairi, dua akademisi, dan dua orang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi ditunjuk sebagai ketua pansel.
Tahapan Seleksi Berlangsung Hingga September
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, proses seleksi tidak berhenti pada verifikasi administrasi. Para peserta masih harus melewati serangkaian tahapan untuk mengukur kompetensi dan rekam jejak sebelum hasil akhirnya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Penyerahan makalah dan berkas pendaftaran berlangsung hingga 19 Agustus. Seleksi administrasi dijadwalkan pada 20 Agustus sekaligus pengumuman hasil seleksi administrasi.
Selanjutnya, peserta akan menjalani assessment test pada 27–28 Agustus. Tahap penelusuran rekam jejak dan penilaian penulisan makalah dijadwalkan 1 September, dilanjutkan presentasi dan wawancara pada 2–3 September.
Penilaian akhir dilakukan 4 September. Sementara pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan pada 7 September 2026.
Hasil seleksi kemudian disampaikan kepada PPK pada 8 September dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 8–11 September.
11 Pejabat Masuk Bursa
Sebelas pejabat yang telah memenuhi persyaratan administrasi berasal dari sejumlah perangkat daerah dan jabatan struktural di lingkungan Pemkab Dairi maupun pemerintah daerah lain.
Mereka adalah Rikson B Sihombing, Kabid Pembinaan dan Pengembangan SDM BKPSDM Dairi, yang mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas P3AP2KB.
Baca Juga: Bobby Nasution Resmikan BRT Mebidang
Kemudian Roy Karya Marco Sinaga, Sekretaris BKPSDM Dairi, melamar jabatan Kepala Dinas Dukcapil.
Bister Naibaho, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUTR Dairi, mendaftar untuk posisi Kepala Pelaksana BPBD.
Ertho Fischer Hamonangan Lumban Tobing, Kabag Persidangan Sekretariat Dewan Kabupaten Pakpak Bharat, juga mendaftar untuk jabatan Kepala Pelaksana BPBD.
Janiah Kudadiri, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, mendaftar untuk dua jabatan, yakni Kepala Kesbangpol serta Kepala Dinas P3AP2KB.
Berikutnya Sion Sembiring, Camat Gunung Sitember, melamar jabatan Kepala Dinas P3AP2KB.
Ada pula dr. Erna Marpaung, Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AP2KB. Ia mendaftar untuk dua posisi, yakni Kepala Dinas P3AP2KB dan Kepala Pelaksana BPBD.
Rayambong Sumuang Sitohang, Sekretaris Dinas Dukcapil, mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Kesbangpol.
Landong Napitu, Camat Parbuluan, juga mendaftar untuk dua jabatan, yakni Kepala Kesbangpol dan Kepala Dinas Dukcapil.
Selanjutnya Saut Marganda Sinaga, Camat Tigalingga, mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas Dukcapil serta Kepala Pelaksana BPBD.
Baca Juga: Modus Ngaku Polisi, Tiga Pria Rudapaksa dan Rampok Remaja
Sementara Iis Hamidah Ujung, Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, mendaftar untuk jabatan Kepala Kesbangpol.
Yon Hendrik menjelaskan, peserta memang diperbolehkan melamar pada dua jabatan berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Mengisi Kursi Kosong
Masuknya 11 pejabat dalam bursa empat jabatan eselon II tersebut membuat proses seleksi menjadi perhatian publik Dairi.
Sebab, jabatan kepala organisasi perangkat daerah bukan sekadar posisi administratif. Figur yang terpilih nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari pelayanan publik, administrasi kependudukan, penanggulangan bencana, hingga pembangunan ketahanan sosial dan politik.
Karena itu, proses seleksi dituntut tidak berhenti pada kelengkapan dokumen dan tahapan formal. Kompetensi, integritas, rekam jejak, kemampuan manajerial, serta gagasan yang ditawarkan para peserta semestinya menjadi ukuran utama.
Publik pun menunggu siapa yang benar-benar mampu menunjukkan kapasitas terbaik dalam setiap tahapan seleksi.
Terlebih, empat jabatan yang dilelang selama ini dijalankan oleh Plt. Kehadiran pejabat definitif diharapkan tidak sekadar mengakhiri status pelaksana tugas, tetapi juga membawa arah kerja yang lebih jelas dan terukur.
Baca Juga: CPNS Diproyeksikan Dibuka Awal 2027, 526 Ribu Formasi Guru Disiapkan
Di titik inilah peran Bupati Dairi Vickner Sinaga menjadi penting.
Bupati didorong memilih figur berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kedekatan, kepentingan kelompok, ataupun intervensi pihak tertentu.
Seleksi terbuka harus menjadi ruang untuk mencari pejabat terbaik, bukan sekadar formalitas untuk mengisi kursi yang kosong.
Jika proses berjalan transparan dan objektif, empat jabatan tersebut dapat diisi oleh birokrat yang benar-benar mampu bekerja, memahami persoalan daerah, dan menerjemahkan visi pembangunan Dairi ke dalam kebijakan yang konkret. (rud/han)
Editor : Johan Panjaitan