BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com – Kesepakatan penanganan darurat dampak proyek di sekitar Bendung Sumanggar-Bendung Sidalu Dalu dipertanyakan. Sejumlah langkah yang sebelumnya disepakati bersama PSDA Provinsi Sumatera Utara disebut belum dijalankan secara maksimal.
Akibatnya, banjir kembali menerjang wilayah hilir Sungai Gambus pada awal September 2026. Bahkan, kali ini dampaknya disebut lebih parah hingga merendam 211 rumah warga di Desa Gambus Laut.
Kondisi tersebut membuat Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara kecewa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara, Ismar Komri, bahkan mengaku pihaknya merasa “kena prank” setelah instruksi penanganan darurat yang telah dibahas dan disepakati bersama dinilai tidak terealisasi di lapangan.
Baca Juga: Banjir Gambus Laut Tak Kunjung Surut, Anggota DPRD Alpon Sirait Soroti Rekayasa Aliran Sungai
Padahal, sebelumnya Kepala Bidang Perencanaan PSDA Provinsi Sumut, Ihsanul Fatta, telah menyampaikan sejumlah langkah darurat untuk mengantisipasi dampak proyek di sekitar Bendung Sumanggar-Bendung Sidalu Dalu.
Langkah tersebut di antaranya normalisasi, rekayasa aliran air, serta pemasangan sheet pile maupun sandbag di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penanganan.
Tidak hanya itu, dalam pembahasan dan peninjauan lapangan yang melibatkan PSDA Sumut, UPTD PSDA Bah Bolon, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara, Ketua DPRD Batu Bara, Komisi IV DPRD Batu Bara, PT Inalum, rekanan, konsultan proyek serta masyarakat terdampak, juga telah disepakati langkah konkret untuk mengendalikan aliran air.
Salah satunya dengan mengatur kembali alur sungai dan membangun cofferdam di kawasan hulu Sungai Tanjung/Sidalu Dalu.
“Instruksi Bapak Ihsanul Fatta kepada pihak rekanan agar melakukan pengaturan dan rekayasa alur sungai serta membuat cofferdam dengan memasang cerocok batang kelapa dan kantongan pasir,” ujar Ismar kepada Sumut Pos, Sabtu (12/9/2026).
Baca Juga: Bupati Padang Lawas Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026
Menurut Ismar, material untuk penanganan darurat tersebut antara lain batang kelapa dan kantong pasir. Material itu, kata dia, termasuk bantuan yang akan didatangkan PT Inalum untuk mendukung pembangunan cofferdam di bagian hulu.
Namun, instruksi tersebut disebut tidak direalisasikan sebagaimana yang telah disepakati.
“Nyatanya, perintah itu tidak dilaksanakan oleh pihak rekanan maupun pihak UPT Bah Bolon yang ada di Batu Bara. Kita merasa kena prank oleh pihak PSDA, Inalum dan rekanan,” tegasnya.
Ismar juga mempertanyakan tidak adanya pemasangan cofferdam yang sebelumnya menjadi salah satu solusi darurat untuk mengendalikan debit dan arah aliran air.
“Batang kelapa yang mereka minta sebanyak 1.000 batang tidak pernah didatangkan untuk membuat cofferdam. Pembuatan cofferdam juga tidak pernah dilaksanakan oleh pihak rekanan maupun perwakilan PSDA di Batu Bara,” ungkapnya.
Bagi DPRD, kondisi tersebut bukan persoalan sepele. Sebab, lembaga legislatif bersama sejumlah pihak terkait sebelumnya telah turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang terjadi setelah adanya pengalihan debit air dalam pelaksanaan rehabilitasi Bendung Sidalu Dalu.
“Ini merupakan pembohongan kepada lembaga kita, DPRD Batu Bara,” pungkas Ismar.
Baca Juga: Wabup Adlin Tambunan Dampingi Ijeck Tinjau Pembangunan Jalan Nasional dan Sekolah Rakyat
Ia meminta PSDA Sumut segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi di lapangan. Jangan sampai keputusan yang sudah dibahas bersama hanya berhenti di atas kertas, sementara masyarakat di wilayah hilir harus terus menanggung dampaknya.
Terlebih, jika pengendalian aliran air tidak segera dilakukan, ancaman terhadap permukiman dan lahan pertanian warga diperkirakan masih akan berlanjut.
Sementara itu, Kasi SDA, Sadikin, ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Sabtu (12/9/2026), terkait tudingan Komisi IV DPRD Batu Bara, belum memberikan penjelasan substantif.
Namun, melalui pesan WhatsApp, Sadikin menyampaikan, “Kita jumpa di lapangan aja, jelas kita sampaikan Pak. Waktu belum bisa kita tentukan.”
Air Setinggi Lutut, Akses Warga Terganggu
Di tengah polemik pelaksanaan penanganan darurat tersebut, warga Desa Gambus Laut kembali harus berhadapan dengan genangan air.
Jumadi Bangun, warga Desa Gambus Laut, mengatakan banjir telah masuk ke kawasan permukiman penduduk. Ketinggian air bahkan sudah mencapai lutut orang dewasa.
“Kondisi air sudah setinggi lutut orang dewasa, Pak, dan sudah mengganggu akses jalan utama masyarakat. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).
Banjir tersebut memperpanjang catatan dampak pengalihan debit air dari pelaksanaan rehabilitasi Bendung Sidalu Dalu ke Sungai Gambus.
Dua Kali Banjir, 211 Rumah Terendam
Berdasarkan catatan, banjir akibat kondisi tersebut telah terjadi sedikitnya dua kali.
Banjir pertama terjadi pada Agustus lalu. Sekitar 150 hektare areal pertanian cabai terdampak dan berpotensi mengalami gagal panen. Tidak hanya lahan pertanian, permukiman warga di Dusun VI, VII dan VIII Desa Gambus Laut juga ikut terendam.
Banjir kembali terjadi pada awal September. Kali ini dampaknya disebut lebih parah.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batu Bara, sebanyak 211 rumah warga di Dusun VI, VII dan VIII Desa Gambus Laut terendam.
Air bahkan telah masuk ke dalam rumah warga. Akses transportasi desa juga sempat terganggu akibat genangan.
Baca Juga: Konfercab ke-4 IPPNU Tebingtinggi, Kader Muda Didorong Adaptif Hadapi Era Digital
Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan persoalan pengendalian debit dan aliran air di kawasan Bendung Sidalu Dalu bukan lagi sekadar persoalan teknis proyek. Dampaknya sudah langsung dirasakan masyarakat, mulai dari terendamnya rumah hingga ancaman kerugian pada sektor pertanian.
Karena itu, DPRD meminta instruksi penanganan darurat yang telah disepakati tidak berhenti sebatas rapat dan peninjauan lapangan. Masyarakat membutuhkan langkah nyata agar banjir tidak terus berulang dan kerugian warga tidak semakin besar. (lib/han)
Editor : Johan Panjaitan