NISEL, Sumutpos.jawapos.com – Persoalan infrastruktur jalan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Nias Selatan. Kondisi tersebut disuarakan Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M., dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam.
Rapat yang mengangkat agenda penguatan koridor ekonomi dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu berlangsung di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat (11/9/2026).
Forum tersebut dipimpin Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, kepala daerah se-Sumatera, mulai gubernur, bupati hingga wali kota, serta puluhan anggota DPD RI.
Baca Juga: Kabar Terbaru Virgo Transport 8: 103 Penumpang Selamat, 140 Orang Masih Hilang
Dalam pertemuan itu, terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, pembentukan ekosistem dan koridor ekonomi Sumatera atau Sumatera Economic Corridor yang terintegrasi, mengingat posisi strategis kawasan barat Indonesia dalam jalur perdagangan internasional.
Kedua, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dengan konsep pembangunan kembali yang lebih aman, tangguh dan berkelanjutan.
Momentum tersebut dimanfaatkan Yusuf Nache untuk membawa persoalan Nias Selatan ke forum regional tersebut. Ia menilai, berbagai persoalan infrastruktur yang terjadi di daerahnya tidak lagi sekadar mengganggu mobilitas warga, tetapi telah menjadi hambatan serius bagi aktivitas sosial dan roda perekonomian.
Salah satu yang disorot adalah ruas jalan lintas perbatasan Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias di kawasan Sindrodo, Kecamatan Bawolato.
Ruas jalan tersebut mengalami longsor parah dan hingga kini belum mendapatkan penanganan berarti. Hampir enam bulan pascalongsor, kondisi jalan masih membahayakan pengguna kendaraan.
"Jalan lintas perbatasan Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias di daerah Sindrodo, Kecamatan Bawolato, sudah hampir enam bulan pascalongsor belum tersentuh pembangunan kembali. Jalur ini sangat berbahaya dan telah memakan banyak korban kecelakaan," tegas Yusuf.
Baca Juga: Hilang di Tengah Cuaca Buruk! Helikopter dan Kapal SAR Dikerahkan Cari Virgo Transport 8
Persoalan serupa juga terjadi pada jalur Lolowau menuju Kecamatan Onohajumba, Kecamatan Huruna, hingga Kecamatan Lolomatua dan berlanjut ke perbatasan Kabupaten Nias.
Menurut Yusuf, ruas tersebut bahkan telah lebih dari 15 tahun tidak mendapatkan penanganan maupun pembangunan yang memadai dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi.
Kondisi itu, kata dia, membuat masyarakat di sejumlah wilayah Nias Selatan harus menghadapi akses transportasi yang sulit. Padahal, jalan merupakan urat nadi yang menentukan kelancaran distribusi barang, akses pendidikan dan kesehatan, sekaligus pergerakan ekonomi masyarakat.
Krisis Migas di Kepulauan Batu
Selain persoalan jalan, Yusuf juga membawa masalah kelangkaan minyak dan gas (migas), khususnya di kawasan Kepulauan Batu, ke forum DPD RI.
Persoalan tersebut dinilai semakin kompleks karena karakter geografis Nias Selatan yang sangat luas. Kabupaten ini memiliki 35 kecamatan, 459 desa dan dua kelurahan, sehingga kebutuhan terhadap jaringan distribusi energi yang lancar menjadi sangat vital.
Yusuf berharap Pertamina dapat menambah kuota migas untuk Nias Selatan sekaligus memperkuat sistem distribusi, terutama ke wilayah kepulauan.
Baca Juga: Kabar Duka! Vokalis MK9 Kanaya Whu Tutup Usia, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebabnya
Ia juga meminta dukungan penyediaan sarana transportasi laut yang memadai agar distribusi logistik dan energi ke kawasan Kepulauan Batu tidak terus terkendala.
Menurutnya, pembangunan Nias Selatan tidak akan berjalan optimal apabila persoalan mendasar seperti akses jalan dan ketersediaan energi belum mendapatkan solusi.
"Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Nias Selatan menaruh harapan besar kepada DPD RI, Wamendagri, dan secara khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU). Jalan-jalan yang rusak dan longsor ini adalah urat nadi perekonomian kami. Kami butuh penanganan segera," pungkasnya.(eri/han)
Editor : Johan Panjaitan