BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com– Pemerintah Kabupaten Batu Bara mulai memasuki tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Rabu (16/9/2026).
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Lima Puluh, dan dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i.
Dalam penyampaiannya, Syafrizal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batu Bara atas dukungan serta kerja sama dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Syafrizal, penyampaian Nota Keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah perubahan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Man City vs Norwich City: Maresca Mulai Perburuan Trofi, Jejak Guardiola Jadi Patokan
Sebelumnya, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemkab dan DPRD Batu Bara pada Senin (14/9/2026).
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.
Program Masyarakat Jadi Prioritas
Syafrizal menegaskan, perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran. Setiap kebijakan belanja harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga harus menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan.
“Buah dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara. Program-program yang berpihak kepada masyarakat harus kita kedepankan melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Syafrizal.
Dia juga menekankan pentingnya pembangunan di berbagai sektor berjalan beriringan dengan upaya memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
Baca Juga: Timun Mas Kembali Hidup dalam Animasi 3D Karya Kreator Indonesia
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Jadi Bahan Evaluasi
Di sisi lain, Syafrizal mengakui pelaksanaan pembangunan sebelumnya masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun, kekurangan tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Berbagai kekurangan yang masih ada akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan,” ujarnya.
Syafrizal berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Baca Juga: Quartararo Belum Kehilangan Taring, Bidik Kemenangan Bersama Honda di Era Baru MotoGP
Kesepakatan tersebut nantinya menjadi landasan bagi Pemkab Batu Bara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 sekaligus menandai dimulainya tahapan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD. Fokusnya, memastikan penyesuaian anggaran tetap berada pada jalur prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Batu Bara. (lib/han)
Editor : Johan Panjaitan