MEDAN, SUMUT POS- Hujan deras di Sumatera Utara pada Sabtu - Minggu (26-27/6/2026) membuat sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara diterjang banjir, baik banjir ringan bahkan banjir bandang. Setidaknya, terdapat 6 kabupaten/kota yang mengalami genangan air akibat hujan deras.
Diantaranya Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, dan Kota Medan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap meminta semua pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengatasi banjir yang terjadi di Sumatera Utara.
Baca Juga: Keponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara
"Sebenarnya ada beberapa upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir di Sumatera Utara. Akan tetapi Pemprov Sumut tentunya tidak bisa bekerja sendiri, harus ada upaya bersama dengan pihak-pihak terkait," ucap Yahdi Khoir kepada Sumut Pos, Senin (28/9/2026).
Dikatakan politisi PAN itu, pihaknya di Komisi D DPRD Sumut sudah pernah mengundang BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), BBWS II dan sejumlah pihak lainnya dalam rapat dengar pendapat pasca banjir besar di November 2025 lalu. Dalam rapat itu, BPDAS mengungkapkan bahwa kondisi tutupan hutan di Sumut sudah jauh di bawah standar.
"Contoh seperti di Tapteng dan Tapsel, itu tutupan lahannya sudah di bawah standar minimum yang seharusnya. Artinya, kondisi hutan kita saat ini memang sudah cukup memprihatinkan dan harus mendapatkan penanganan yang serius," ucap Yahdi Khoir.
Oleh sebab itu, kata Yahdi, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah banjir di Sumatera Utara. Diantaranya, dengan melalukan penanaman pohon kembali (reboisasi) di sejumlah hutan yang telah mengalami ekploitasi secara berlebihan.
"Untuk mengatasi minimnya tutupan lahan tersebut, maka tentu kita harus membenahi kondisi hutan di Sumatera Utara. Salah satunya upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi," ujarnya.
Tak hanya reboisasi, Yahdi Khoir juga menegaskan pentingnya pengawasan ataupun perlindungan terhadap hutan-hutan di Sumatera Utara, khususnya terhadap praktik-praktik illegal logging.
"Yang namanya penebangan pohon di hutan, itu harus melalui pengawasan yang ketat. Yang legal saja harus diawasi, apalagi yang tidak legal. Tentu harus ada perlindungan serius terhadap hutan-hutan kita," katanya.
Selanjutnya, pemerintah juga harus membenahi kondisi sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara. Mengingat saat ini, ada sangat banyak sungai yang sudah lama tidak pernah dinormalisasi.
"Cukup banyak sungai di Sumut yang mengalami sedimentasi, tetapi banyak yang belum di normalisasi. Sedimentasi ini membuat sungai-sungai kita tidak mampu menampung dan mengalir debit air dalam jumlah yang besar. Normalisasi sungai harus dilakukan, sungai-sungai kita harus difungsikan sebagaimana mestinya," katanya.
Selanjutnya, Yahdi Khoir juga meminta pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemkab dan Pemko di Sumatera Utara untuk membenahi sistem drainase yang ada di wilayahnya masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa setiap drainase harus terkoneksi dan terintegrasi sehingga drainase tidak hanya menampung debit air, tetapi juga memastikan air dapat mengalir secara lancar hingga ke sungai.
"Jangan sampai pembangunan drainase tidak memperhatikan elevasi sehingga air tidak mengalir hingga ke sungai-sungai. Pembangunan setiap drainase harus melalui kajian yang matang, sehingga drainase dapat berfungsi sebagaimana mestinya," tutupnya. (map/ram)
Editor : Juli Rambe