BINJAI, Sumutpos.jawapos.com– Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyoroti rentetan pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Fenomena tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena terjadi ketika pemerintah daerah tengah berada dalam fase penting menyusun dan menjalankan program pembangunan.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan Perubahan APBD Kota Binjai 2026, Kamis (1/10/2026).
“Saya ingin memulai pandangan sebagai anggota DPRD dengan mengucap innalillahi wainnailaihi rojiun. Kami DPRD Kota Binjai turut prihatin atas mundurnya secara berjemaah kawan-kawan OPD yang ada di lingkungan Pemko Binjai,” kata Ronggur.
Baca Juga: Cabdisdik Binjai-Langkat Tindaklanjut Dugaan Penganiayaan Oknum Guru di Sekolah
Ia kemudian menyinggung sejumlah pejabat yang memilih meninggalkan jabatannya dalam waktu berdekatan.
“Kemarin Kepala Bidang di Dinas PUTR mundur, Kepala Dinas Perkim mundur dan belakangan ini kami dengar Direktur PDAM Tirtasari juga mundur,” ujarnya.
Menurut Ronggur, rentetan pengunduran diri tersebut perlu dicermati karena berlangsung di tengah proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami menilai ada hal-hal yang anomali dalam mundurnya kawan-kawan tersebut, sebab terjadinya mundur ini di tengah masa-masa krusial, di mana kita sedang menyusun dan merancang melaksanakan program pembangunan daerah,” sambungnya.
Ia mengkhawatirkan kekosongan maupun pergantian pejabat dapat memengaruhi kesinambungan kerja organisasi perangkat daerah. Karena itu, persoalan tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar roda pembangunan tetap berjalan optimal.
Apresiasi untuk RSUD Djoelham
Di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap perkembangan pelayanan RSUD Dr. H. Djoelham Binjai.
Ronggur melihat adanya perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik Pemko Binjai tersebut. Menurutnya, masyarakat kini mulai kembali menjadikan RSUD Djoelham sebagai salah satu pilihan mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Ada hal yang menarik saya lihat di sini, bahwa belakangan ini tingkat kepercayaan publik terhadap rumah sakit daerah kita mulai baik. Kalau dulu banyak masyarakat malas ke rumah sakit daerah, sekarang mulai baik,” katanya.
Baca Juga: Denmark vs Portugal: Ruben Dias Bidik Kemenangan di Stadion Parken
Atas perkembangan tersebut, Ronggur meminta Dinas Kesehatan Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan manajemen RSUD Djoelham, termasuk mendorong optimalisasi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Artinya, pelayanan sudah mulai bagus dan Kepala Dinas Kesehatan, saya minta berkolaborasi dengan Direktur Rumah Sakit Djoelham,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan memberikan perhatian kepada jajaran puskesmas agar rujukan pasien ke RSUD Djoelham dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan medis.
“Kita makmurkan rumah sakit daerah kita, jangan kemudian rumah sakit swasta yang lebih terkenal ketimbang rumah sakit daerah,” tegasnya.
Menurut Ronggur, RSUD Djoelham yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga memiliki peran dalam mendukung pendapatan dan pelayanan daerah.
“Rumah Sakit Djoelham itu kan BLUD, itu ada pendapatan daerah. Itu harus kita besarkan, harus kita dorong,” katanya.
Baca Juga: Paspor Malaysia Naik ke Peringkat Kedua Dunia, Indonesia Berada di Posisi 56
Ronggur juga mengingatkan manajemen RSUD Djoelham agar menjaga kualitas pelayanan yang sudah mulai mendapat apresiasi masyarakat.
“Jangan ada lagi perawat-perawat di rumah sakit pakai hak tinggi, pakai (sepatu) kets saja, jadi gesit dia melayani masyarakat,” ujarnya.
Tiga Pejabat Mundur
Rentetan pengunduran diri pejabat yang disoroti Fraksi Gerindra bukan hanya terjadi pada satu jabatan.
Irsan Firdaus sebelumnya mengundurkan diri dari posisi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Irsan dilantik pada 9 Januari 2026 dan mengajukan pengunduran diri pada 18 Agustus 2026. Alasan yang disampaikan berkaitan dengan kesehatan.
Sebelumnya, Dasar Martinus Sembiring juga mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Ia dilantik pada 8 Juli 2026 bersama sejumlah pejabat lainnya, tetapi hanya sekitar sepekan kemudian memilih meninggalkan jabatannya.
Baca Juga: Kopi Arabika Gayo Masuk Daftar Tujuh Biji Kopi Terbaik Dunia Versi TasteAtlas
Teranyar, Direktur Perumda Tirtasari Ashari mengundurkan diri terhitung 15 September 2026. Berdasarkan keterangan BKPSDM Kota Binjai, pengunduran diri Ashari disebabkan alasan keluarga. Posisi direktur untuk sementara diisi Dewan Pengawas Joko Basuki sesuai mekanisme yang diatur dalam Perda Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2024.
Rangkaian tersebut kini menjadi perhatian DPRD Binjai. Di tengah dinamika pergantian pejabat, keberlanjutan program pembangunan dan kualitas pelayanan publik menjadi dua hal yang turut disoroti dalam rapat paripurna.
Sementara itu, apresiasi terhadap RSUD Djoelham menjadi catatan berbeda. Perbaikan pelayanan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat dinilai perlu dipertahankan agar rumah sakit daerah tersebut semakin kuat sebagai salah satu fasilitas kesehatan andalan masyarakat Binjai. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan