BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com – Pengelolaan anggaran pendidikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Seluruh kepala sekolah diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Bupati Batu Bara Dr H Baharuddin Siagian SH MSi CLA saat mengikuti kegiatan “Jaksa Sahabat Pendidik” secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (6/10/2026).
Program yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan insan pendidikan. Selain membahas tantangan penyelenggaraan pendidikan, kegiatan itu juga diarahkan untuk memetakan potensi risiko penyimpangan sekaligus memperkuat langkah pencegahannya.
Baca Juga: Ketika Hati Patah Terasa Sakit, Ternyata Otak Memprosesnya Mirip Nyeri Fisik
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara turut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) “Jaksa Sahabat Pendidik”. Kerja sama itu berkaitan dengan sinergi pencegahan penyimpangan dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Batu Bara.
Turut mengikuti kegiatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Inspektur Daerah, Ketua KKKS dan MKKS jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
Sejumlah pimpinan perangkat daerah juga hadir, di antaranya Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUTR, Plt Kepala Dinas Kesehatan PPKB, serta Kepala BKAD Kabupaten Batu Bara.
Anggaran Besar, Pengawasan Harus Kuat
Dalam arahannya melalui Zoom Meeting, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengingatkan bahwa pendidikan menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, perhatian terhadap pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada proses belajar mengajar.
Pemenuhan hak anak, kesehatan, hingga kesejahteraan peserta didik juga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian.
"Jangan biarkan anak bangsa ini bodoh, jangan biarkan anak bangsa ini mati karena kelaparan, dan jangan biarkan anak bangsa ini sakit," ujarnya.
Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pendidikan juga menjadi alasan pentingnya pengelolaan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap program dan penggunaan anggaran harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Siswa SMPN 1 Yogyakarta Kenakan Busana Jawa Setiap Kamis Pon
Pencegahan korupsi pun dinilai tidak seharusnya menunggu sampai persoalan muncul. Penguatan tata kelola dan pengawasan perlu dilakukan sejak tahap awal agar potensi penyimpangan dapat ditekan.
Langkah preventif tersebut sekaligus diharapkan mampu melindungi masyarakat dan para pengelola pendidikan dari persoalan hukum akibat kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Kepala Sekolah Diminta Terbuka
Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menyambut positif pelaksanaan program Jaksa Sahabat Pendidik. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan aparat penegak hukum penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki tata kelola yang baik.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah di Batu Bara memperhatikan aspek transparansi dalam menjalankan program dan mengelola anggaran.
"Kepada para kepala sekolah agar dapat menggunakan dana program dan anggaran secara transparan dan akuntabel," tegas Baharuddin.
Menurutnya, komunikasi yang baik antarpemangku kepentingan akan memperkuat pengawasan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan pendidikan secara lebih cepat dan tepat.
Baca Juga: Trio Pencuri Alat Musik Gereja Diringkus Polisi Saat Hendak Jual Hasil Curian
Program Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun budaya pencegahan, bukan sekadar penindakan. Dengan tata kelola yang terbuka dan pengawasan yang kuat, setiap program pendidikan diharapkan benar-benar bermuara pada kepentingan peserta didik.
Pemkab Batu Bara pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesadaran hukum, mencegah penyimpangan, serta memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat. (lib/han)
Editor : Johan Panjaitan