BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Kesabaran pedagang kaki lima (PKL) Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur, mulai menipis. Janji Pemerintah Kota (Pemko) Binjai untuk memberikan bantuan berupa steling dan gerobak sorong yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) perbankan tak kunjung terealisasi.
Padahal, janji tersebut menjadi salah satu harapan pedagang yang bersedia direlokasi dari pinggir Jalan Olahraga ke halaman Masjid Agung Binjai. Namun, sejak dijanjikan pada April 2026, bantuan yang disebut-sebut bernilai Rp127 juta itu belum juga sampai ke tangan para pedagang.
Sejumlah PKL mengaku kecewa karena tidak mendapat kepastian kapan bantuan tersebut disalurkan. Mereka menilai, janji yang disampaikan langsung Wali Kota Binjai Amir Hamzah itu seolah hanya menjadi angin segar sesaat tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Perwakilan PKL Jalan Olahraga sejak April 2026 dijanjikan Pemko Binjai akan diberikan steling atau gerobak sorong. Namun, bulan demi bulan berlalu, bantuan itu tak kunjung ada,” ujar seorang pedagang kepada wartawan.
Baca Juga: Banjir Rendam Langkat dan Binjai, BPBD Sumut: Belum Ada Korban Jiwa
Menurutnya, para pedagang telah berulang kali menanyakan realisasi bantuan tersebut. Namun, jawaban yang diterima selalu sama, yakni diminta menunggu tanpa kepastian waktu.
“Setiap ditanya kepada ketua PKL, jawabannya nanti dan nanti terus. Sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Tak ingin terus menunggu tanpa kepastian, para pedagang bahkan berinisiatif menelusuri langsung proses pembuatan steling yang dijanjikan. Dari penelusuran itu, mereka mendapat informasi bahwa seluruh steling yang dipesan sebenarnya telah selesai dikerjakan.
Pedagang menyebut, pembuat steling bernama Tono telah menyelesaikan pekerjaannya. Namun, bantuan tersebut belum bisa dibagikan lantaran persoalan pembayaran dari Pemko Binjai disebut belum tuntas.
“Kami tanya kepada Pak Tono yang membuat steling. Katanya, steling sudah siap. Namun, pembayaran dari Pemko Binjai belum jelas sehingga belum bisa dibagikan,” bebernya.
Kondisi itu membuat kekecewaan pedagang kian menumpuk. Mereka mengaku sudah berusaha mengikuti penataan yang dilakukan pemerintah dengan meninggalkan lokasi berjualan semula. Kini, mereka justru merasa kesulitan mempertahankan usaha di tempat relokasi.
Baca Juga: Minta Tunda RAT 2025, DPRD Medan Soroti Kejanggalan Laporan Keuangan KPUM
Pendapatan yang merosot membuat sebagian pedagang kesulitan sekadar menutup modal harian. Keuntungan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun semakin sulit diperoleh.
“Jangankan untung, balik modal saja susah. Lebih baik kami berjualan di luar daripada semakin mati berjualan di dalam kawasan Masjid Agung. Di dalam tidak ada hasilnya,” keluhnya.
Para pedagang menegaskan, mereka sebenarnya tidak menolak penataan. Mereka bersedia mengikuti kebijakan pemerintah selama ada solusi yang memungkinkan usaha tetap berjalan dan penghidupan keluarga tidak terputus.
Namun, jika janji bantuan tak kunjung direalisasikan, mereka mengaku telah sepakat untuk kembali berjualan di lokasi semula, yakni di pinggir jalan depan Masjid Agung Binjai.
“Kami sudah kompak. Kalau yang dijanjikan tidak direalisasikan dan hanya omon-omon, kami sepakat keluar semua dan kembali berjualan di tempat semula,” tegasnya.
Kekecewaan para PKL juga dipicu oleh perbandingan dengan pedagang angkringan yang berjualan di kawasan Lapangan Merdeka Binjai. Mereka mempertanyakan perbedaan perlakuan dalam penataan pedagang di ruang publik tersebut.
Baca Juga: Panin Dai-ichi Life Bayarkan Klaim Rp3,49 Miliar kepada Ahli Waris Nasabah di Medan
Menurut mereka, aktivitas angkringan di Lapangan Merdeka tetap berlangsung, bahkan di tengah kondisi parkir yang disebut berlapis-lapis. Karena itu, mereka berharap Pemko Binjai memberikan perhatian yang sama terhadap nasib PKL Jalan Olahraga.
“Kami siap ditata. Namun, kenapa di Lapangan Merdeka banyak angkringan yang bisa berjualan? Bahkan parkir sampai berlapis-lapis, mereka tetap dibiarkan,” ujarnya.
Dengan nada memohon, pedagang meminta Wali Kota Amir Hamzah beserta jajarannya segera memberikan kepastian, baik mengenai bantuan yang dijanjikan maupun keberlangsungan usaha mereka di lokasi relokasi.
“Kami ini manusia, bukan binatang. Kami tahu mana omongan yang benar-benar ditepati dan mana yang tidak. Kami berjualan di sini karena tidak punya pekerjaan lain. Kalau ada pekerjaan lain, sudah kami tinggalkan,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah tidak sekadar menata lokasi berjualan, tetapi juga memastikan para pedagang kecil tetap mampu mencari nafkah. Sebab, bagi mereka, berjualan bukan semata urusan keuntungan, melainkan cara untuk bertahan hidup.
“Pak Amir dan jajarannya, tolonglah kami. Jualan kami merosot sekali. Bisa dapat uang untuk makan saja sudah syukur,” keluhnya.
Baca Juga: BPBD Sumut akan Adakan Rapat Kordinasi dengan Pemkab/Pemko, Siapkan Langkah Antisipasi Bencana
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Binjai, Gloria Sinulingga, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan pedagang dan realisasi bantuan CSR senilai Rp127 juta tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari Pemko Binjai mengenai penyebab belum disalurkannya bantuan maupun kepastian waktu realisasinya. Konfirmasi kepada pihak pemerintah masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang atas keluhan para PKL. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan