MEDAN, SUMUT POS- Anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
Ia menilai, banjir yang terus terjadi setiap kali debit air sungai meningkat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kondisi sungai, tanggul, benteng penahan air, hingga pintu-pintu air di daerah rawan banjir.
“Banjir ini bukan persoalan yang baru terjadi sekali atau dua kali. Setiap kali hujan deras dan debit air sungai meningkat, masyarakat kembali dihantui banjir. Karena itu, kita tidak bisa terus-menerus hanya datang memberikan bantuan setelah banjir terjadi. Akar persoalannya harus diselesaikan,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Rabu (14/10/2026)
Baca Juga: Santri ICBS Sumatera Barat asal Medan Berkunjung ke DPRD Medan, Hadi Suhendra: Hormati Orang Tua
Pemerintah perlu menyusun langkah pencegahan yang terencana agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim hujan.
“Bantuan itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana banjir ini bisa dicegah atau setidaknya dampaknya dikurangi. Jangan sampai setiap tahun masyarakat menghadapi masalah yang sama, sementara persoalan mendasarnya tidak pernah diselesaikan,” tegasnya.
Rudi mengungkapkan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius berada di kawasan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Datin Abang. Di kawasan tersebut, kondisi tanggul atau benteng penahan air disebut sudah rapuh dan mengalami keretakan.
Kondisi itu dikhawatirkan meningkatkan risiko masuknya air ke permukiman masyarakat ketika debit sungai meningkat. Tanggul yang seharusnya menjadi pelindung warga tidak akan berfungsi optimal apabila mengalami kerusakan dan tidak segera diperbaiki.
“Di Tanjung Pura, khususnya kawasan Datin Abang, kondisi tanggul atau benteng penahan air perlu mendapat perhatian. Kalau tanggulnya sudah rapuh dan retak, tentu masyarakat akan merasa khawatir ketika air sungai mulai naik,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi tanggul di wilayah tersebut. Apabila ditemukan kerusakan, perbaikan harus segera dilakukan sebelum debit air kembali meningkat dan menyebabkan air masuk ke permukiman.
Selain persoalan tanggul, Rudi juga menyoroti pendangkalan Sungai Matang Serangan dan Sungai Sewampu. Kedua sungai tersebut, menurut dia, perlu mendapat perhatian karena sedimentasi yang menumpuk dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itupun meminta pengerukan tidak hanya dilakukan sebagai respons setelah banjir terjadi. Pemerintah perlu memetakan titik-titik rawan sedimentasi dan menyusun pemeliharaan sungai secara berkala agar kapasitas aliran air tetap terjaga.
Selain Tanjung Pura, Rudi menyoroti kondisi Besitang, Kabupaten Langkat, yang menurutnya masih membutuhkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Ia menyebutkan, di sejumlah wilayah Besitang, keberadaan benteng atau tanggul penahan air masih menjadi kebutuhan penting untuk melindungi permukiman masyarakat dari ancaman luapan air.
“Di Besitang, persoalannya juga harus menjadi perhatian. Ada wilayah yang belum memiliki benteng atau tanggul penahan air yang memadai. Artinya, ketika air meluap, masyarakat berisiko langsung terdampak karena tidak memiliki perlindungan yang cukup,” ujarnya.
Rudi juga meminta pemerintah memeriksa pintu-pintu air yang berada di kawasan rawan banjir. Infrastruktur tersebut harus dipastikan berfungsi dengan baik agar pengaturan aliran air dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Pintu-pintu air juga jangan luput dari perhatian. Kalau ada yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, segera diperbaiki. Semua infrastruktur pengendalian banjir harus dipastikan dalam kondisi layak, bukan hanya dibangun tetapi kemudian dibiarkan tanpa pemeliharaan,” tegasnya.
Di samping pembenahan infrastruktur, Rudi mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat memperkuat sistem peringatan dini banjir. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi lebih awal ketika debit air mulai meningkat sehingga memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dan mengamankan barang-barang penting.
Ia mencontohkan sistem peringatan berupa alarm kenaikan air yang telah diterapkan di Kota Binjai. Sistem tersebut dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan mekanisme peringatan dini di kawasan rawan banjir di Langkat.
“Di Kota Binjai sudah ada sistem peringatan ketika air naik. Sistem seperti ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan di wilayah Langkat yang rawan banjir. Jadi, ketika air mulai meningkat, masyarakat bisa segera mengetahui dan mempersiapkan diri,” ujarnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe