MEDAN, SUMUT POS- Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menerpa Sumatera Utara sejak Kamis (15/10/2026) lalu. Sejumlah kawasan mulai dari Mandailing Natal yang berada di selatan, kawasan Danau Toba hingga Kota Medan dan sekitarnya turut mengalami kabut sepanjang hari.
Pantauan di lapangan, kabut asap menyelimuti langit Kota Medan sejak pagi hingga sore. Jarak pandang hanya berkisar 1-3 kilometer. Aktivitas masyarakat di luar ruangan pun terpaksa harus dibatasi.
Atas kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, meminta pemerintah agar melakukan penanganan serius serta komprehensif untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan yang terjadi.
Baca Juga: Forwakum Kepulauan Nias Apresiasi Kinerja Kapolres Nisel yang Bongkar Sarang Narkoba di Lahusa
"Saya meminta Pemerintah Pusat, baik BNPB, BMKG dan Kementerian terkait untuk melakukan penanganan serius mengatasi dampak karhutla ini," ucap Sutarto, Sabtu (17/10/2026)
Menurut Pimpinan DPRD Sumut dari Fraksi PDIP itu, langkah Pemprov Sumut melakukan upaya modifikasi cuaca harus sudah cukup baik. Namun, modifikasi cuaca tersebut harus dilakukan secara masif untuk mengurangi pekatnya asap maupun kabut.
"Terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan (komorbid) seperti asma atau jantung, ini harus lebih diawasi," jelasnya.
Sutarto juga menyoroti ketersediaan infrastruktur kesehatan di pelosok daerah, tenaga kesehatan dan obat-obatan yang berkaitan dengan ISPA.
"Ini penting, sebab masyarakat harus bisa melapor dan mendapat layanan kesehatan bila adanya keluhan infeksi pernafasan. Ketersediaan masker juga harus diperhatikan untuk menghindari panic buying," ujarnya.
Sutarto mengatakan, pihaknya mendorong penetapan bencana nasional atas terjadinya dampak karhutla ini mengingat sebagian besar kawasan Indonesia terdampak.
"Dengan penetapan bencana nasional, maka penanganan lebih terakomodir dari sisi anggaran dan stakeholder yang akan turut serta mengatasi dampak karhutla ini," tegasnya.
Sementara itu, dalam rilis resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), melalui BMKG, memastikan bahwa tidak ada hotspot (titik api) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah provinsi setempat.
Hal ini dipertegas pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumut Heri Wahyudi Marpaung.
"Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini tidak ada lagi titik api di Sumut. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh," katanya.
Heri menyebutkan, kabut asap yang menyebabkan penurunan kualitas udara di seluruh wilayah Sumut merupakan kiriman luar provinsi akibat pergerakan arah angin.
Akibat kabut asap kiriman ini, Pemprov Sumut menerapkan pembelajaran jarak jauh jenjang PAUD hingga SMA sederajat di Sumatera Utara mulai 16 sampai 21 Oktober 2026
"Fenomena asap merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar,” kata Heri.
Heri menyatakan, karhutla yang terjadi secara nasional saat ini didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, seperti Kalimantan, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. (map/ram)
Editor : Juli Rambe