MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2027 akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.
Menurut Bobby, pembahasan UMP tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Pemerintah harus memperhatikan kepentingan pekerja atau buruh sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha.
Ia menyebutkan, terdapat mekanisme pembahasan melalui Dewan Pengupahan yang akan menjadi wadah untuk membicarakan berbagai aspek sebelum penetapan UMP dilakukan.
Baca Juga: Irtama BKKBN Perkuat Kinerja dan Integritas Jajaran BKKBN Sumut
Bobby menegaskan, seluruh pihak yang berkepentingan perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pertimbangannya. Dengan demikian, kebijakan pengupahan yang dihasilkan nantinya dapat memperhatikan kondisi pekerja maupun pelaku usaha.
"Ada mekanismenya. Ada Dewan Pengupahan juga. Itu bisa dilihat dari seluruh sisi, baik dari sisi buruh maupun dari sisi pelaku usaha. Semuanya pasti menjadi pertimbangan," ujar Bobby saat memberikan keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut mengenai besaran UMP Sumut 2027 akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan.
"Nanti pada saat Dewan Pengupahan, akan dibicarakan," katanya.
Dengan demikian, pemerintah masih akan menunggu proses pembahasan melalui mekanisme Dewan Pengupahan sebelum menentukan besaran UMP Sumatera Utara tahun 2027.(san/ram)
Editor : Juli Rambe