25 C
Medan
Saturday, June 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pj Wali Kota Tebingtinggi Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah

spot_imgspot_imgspot_img

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, bersama Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Yudi Candra, Kabag Ren. Kompol Adji Makno mewakili Kapolres, Juanda Panjaitan mewakili Kajari mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah se-Indonesia guna mengevaluasi penyerapan anggaran daerah, khususnya realisasi belanja, dan realisasi pendapatan masing-masing Pemerintah Daerah secara daring di ruang aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (26/12).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian secara daring dari ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri Jakarta ini diikuti oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota se-Indonesia.

Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian menyampaikan 10 besar pemerintah kota yang mencapai tingkat realisasi pendapatan tebingtinggi se-Indonesia, yaitu Kota Banjarbaru, Samarinda, Bontang, Denpasar, Madiun, Kediri, Batu, Tanjungpinang, Magelang dan Tangerang Selatan. “Ini pendapatannya di atas 100 persen semua,” ujar Tito.

Tito juga meminta Dirjen Keuda Kemendagri, untuk mencari tahu apa resep Pemda bisa meraih pendapatan di atas 100 persen. Sementara, untuk realisasi belanja, yang tertinggi secara nasional diraih oleh Kota Tanjungpinang, dengan realisasinya 88,96 persen.

“Artinya, ini mampu memanage atau mengatur keuangan dengan baik. Pendapatan 101,56 persen, belanja 88,96 persen,” ucap Tito. Kemudian terkait Natal dan Tahun Baru, Tito sampaikan langkah-langkah untuk menjaga agar Natal dan Tahun Baru itu aman, nyaman, damai dan terkendali.

“Mulai dari masalah keamanan kemudian kelancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga pangan dan keterjangkauan harga pangan demand yang tinggi, termasuk kesiapan menghadapi potensi bencana alam,” bilangnya.

Sambung Tito, kemudian juga mengatur kegiatan masyarakat termasuk kerumunan supaya terkendali, diidentifikasi, diinventarisir dan diatur jangan sampai rawan berdesakan seperti peristiwa di Korea Selatan dan Taiwan. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, bersama Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Yudi Candra, Kabag Ren. Kompol Adji Makno mewakili Kapolres, Juanda Panjaitan mewakili Kajari mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah se-Indonesia guna mengevaluasi penyerapan anggaran daerah, khususnya realisasi belanja, dan realisasi pendapatan masing-masing Pemerintah Daerah secara daring di ruang aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (26/12).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian secara daring dari ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri Jakarta ini diikuti oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota se-Indonesia.

Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian menyampaikan 10 besar pemerintah kota yang mencapai tingkat realisasi pendapatan tebingtinggi se-Indonesia, yaitu Kota Banjarbaru, Samarinda, Bontang, Denpasar, Madiun, Kediri, Batu, Tanjungpinang, Magelang dan Tangerang Selatan. “Ini pendapatannya di atas 100 persen semua,” ujar Tito.

Tito juga meminta Dirjen Keuda Kemendagri, untuk mencari tahu apa resep Pemda bisa meraih pendapatan di atas 100 persen. Sementara, untuk realisasi belanja, yang tertinggi secara nasional diraih oleh Kota Tanjungpinang, dengan realisasinya 88,96 persen.

“Artinya, ini mampu memanage atau mengatur keuangan dengan baik. Pendapatan 101,56 persen, belanja 88,96 persen,” ucap Tito. Kemudian terkait Natal dan Tahun Baru, Tito sampaikan langkah-langkah untuk menjaga agar Natal dan Tahun Baru itu aman, nyaman, damai dan terkendali.

“Mulai dari masalah keamanan kemudian kelancaran lalu lintas, ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga pangan dan keterjangkauan harga pangan demand yang tinggi, termasuk kesiapan menghadapi potensi bencana alam,” bilangnya.

Sambung Tito, kemudian juga mengatur kegiatan masyarakat termasuk kerumunan supaya terkendali, diidentifikasi, diinventarisir dan diatur jangan sampai rawan berdesakan seperti peristiwa di Korea Selatan dan Taiwan. (ian/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/