Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disnaker Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Perusahaan Outsourcing Bermasalah

J
Penulis: Juli Rambe❯
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar. (Dok: istimewa)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar. (Dok: istimewa)

Advertisement

 

MEDAN, SUMUT POS - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan alih daya (outsourcing) yang beroperasi di Sumut. 

Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.

Advertisement

“Kami sudah menyurati secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dapat mengevaluasi perusahaan-perusahaan alih daya di Sumut yang nakal juga bermasalah dan berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan petunjuk dan langkah evaluasi,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar, Rabu (22/4/2026).

Disnaker Sumut telah melayangkan surat resmi bernomor 500.15.12.14 595-6/DISNAKER/IV/2026 kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI terkait permohonan evaluasi perusahaan alih daya. 

Advertisement

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Utara, serta pihak terkait lainnya untuk pengawasan bersama.

Permohonan ini didasarkan pada hasil pemantauan pengawas ketenagakerjaan yang menunjukkan sebagian besar kasus ketenagakerjaan di Sumut didominasi oleh perusahaan alih daya.

"Kami menemukan indikasi kuat bahwa banyak perusahaan alih daya tidak menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku, mulai dari masalah administrasi hingga hak-hak normatif pekerja," ujar Yuliani.

Ia menjelaskan, sejumlah pelanggaran yang ditemukan antara lain kelalaian administrasi, seperti tidak melaporkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Disnaker setempat, yang melanggar Pasal 18–20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selain itu, terdapat pelanggaran hak normatif berupa pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak dibayarkannya jaminan sosial, serta ketiadaan Tunjangan Hari Raya (THR).

Tak hanya itu, Disnaker juga menemukan ketidakjelasan status kerja akibat pergantian vendor yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Sejumlah perusahaan bahkan tidak memiliki kantor cabang yang jelas serta diduga tidak membayarkan pesangon kepada pekerja.

Advertisement

Artikel Terkait

UMP Sumut 2027 Masih Menunggu Arahan Pusat, 21 November Jadi Tenggat Penetapan

UMP Sumut 2027 Masih Menunggu Arahan Pusat, 21 November Jadi Tenggat Penetapan

UMP Sumut 2027 masih menunggu aturan pusat. Penetapan ditargetkan paling lambat 21 November, besaran kenaikan belum dipastikan.

Disnaker Sumut Masih Tunggu Petunjuk Teknis Penetapan UMP dan UMK 2027

Disnaker Sumut Masih Tunggu Petunjuk Teknis Penetapan UMP dan UMK 2027

Dinas ketenagakerjaan Sumut sedang menunggu ketetapan teknis penyusunan UMK/UMP 2027. Mereka juga sudah siapkan terkait tekhnis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer