JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah mulai memperkuat strategi pengamanan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional. Melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan perusahaan tambang memasok 212 juta metrik ton batu bara, jauh di atas proyeksi kebutuhan PT PLN (Persero) yang diperkirakan mencapai 154 juta metrik ton sepanjang 2026.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun industri nonkelistrikan.
Baca Juga: Pakar Hukum Ingatkan Penanganan Kasus Febrie Harus Transparan, Jangan Ada Penyimpangan Penuntutan
"Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," ujar Tri di Jakarta, kemarin (11/7).
Meski volume penugasan telah melampaui kebutuhan PLN, realisasi pengiriman batu bara ke pembangkit masih bergantung pada penyelesaian kontrak antara PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan perusahaan tambang.
Hingga Mei 2026, sekitar 144 juta metrik ton dari total penugasan telah memiliki kontrak kerja sama, dengan estimasi volume pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton.
Menurut Tri, kontrak menjadi tahapan krusial sebelum batu bara dapat dikirim ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batu bara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman," katanya.
Selain mengawasi kepatuhan pelaksanaan DMO, Ditjen Minerba juga terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan perusahaan tambang agar pasokan tersedia tepat waktu, sesuai volume yang ditugaskan, serta memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan setiap pembangkit.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kontinuitas operasional PLTU sebagai tulang punggung pasokan listrik nasional, terutama memasuki semester kedua 2026 ketika konsumsi batu bara diperkirakan tetap tinggi.
