Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

F.SPTI-K.SPSI dan Alfamidi Sepakati Sistem Bongkar Muat Bergiliran

J
Penulis: Juli Rambe❯
KETERANGAN: Ketua PUK F.SPTI-K.SPSI Kelurahan Timbang Deli, Kores Sirait memberikan keterangan terkait bongkar muat di Alfamidi, Jalan MG Manurung, Medan Amplas, Kamis (16/7/2026) siang. (Dok: Gusman/Sumut Pos)
KETERANGAN: Ketua PUK F.SPTI-K.SPSI Kelurahan Timbang Deli, Kores Sirait memberikan keterangan terkait bongkar muat di Alfamidi, Jalan MG Manurung, Medan Amplas, Kamis (16/7/2026) siang. (Dok: Gusman/Sumut Pos)

Advertisement

 

 

MEDAN, SUMUT POS- Polemik pelaksanaan pekerjaan bongkar muat di Alfamidi, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Pertemuan yang melibatkan pihak perusahaan, pengurus F.SPTI-K.SPSI, serta unsur pemerintah dan aparat keamanan menghasilkan kesepakatan penerapan sistem kerja bergiliran hingga akhir tahun 2026.

Advertisement

Mediasi yang berlangsung di Kantor Alfamidi Medan, dihadiri Muspika Medan Amplas, Kapolsek, Danramil, perwakilan Kecamatan Medan Amplas, pengurus DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Medan, DPD F.SPTI-K.SPSI Sumatera Utara, serta ratusan anggota serikat pekerja.

Ketua PUK F.SPTI-K.SPSI Kelurahan Timbang Deli, Kores Sirait, menjelaskan hasil mediasi menetapkan pekerjaan bongkar muat dilakukan secara bergantian antara kelompok pekerja yang dipimpinnya dan kelompok yang selama ini beroperasi di lokasi tersebut.

Advertisement

"Untuk bekerja di Alfamidi telah diatur oleh pihak Alfamidi, satu minggu kepada pihak kami dan satu minggu kepada pihak sebelah, dengan jumlah sekitar 20 orang setiap minggu. Kesepakatan ini mulai berlaku minggu depan hingga 31 Desember 2026," ujar Kores didampingi Koordinator Lapangan Saut Simamora, Kamis (16/7/2026) siang.

Menurut Kores, tuntutan yang diajukan organisasinya sejak awal berlandaskan legalitas kepengurusan F.SPTI-K.SPSI. Ia menyebut legalitas tersebut telah diperkuat melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung, hingga Pengadilan Niaga Jakarta.

"Dasar tuntutan kami adalah legalitas organisasi. Putusan PTUN, Mahkamah Agung hingga Pengadilan Niaga telah memenangkan pihak kami. Karena itu kami meyakini kepengurusan F.SPTI-K.SPSI yang kami pimpin memiliki legalitas," katanya.

Selain itu, ia menyebut hasil mediasi sebelumnya di Polsek Patumbak juga mengarah agar pekerjaan diberikan kepada organisasi yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Ke depan, F.SPTI-K.SPSI berencana memperkuat hubungan industrial dengan para pelaku usaha melalui penyusunan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Advertisement

Artikel Terkait

Bapenda Kota Medan Ajak Masyarakat Manfaatkan Pojok PBB di MPP Roadshow Medan Amplas

Bapenda Kota Medan Ajak Masyarakat Manfaatkan Pojok PBB di MPP Roadshow Medan Amplas

Bapenda Medan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan Pojok PBB untuk pengurusan pajak di Kantor camat medan amplas.

Jemput Bola ke Tengah Masyarakat, Bapenda Medan Raup Rp309 Juta dari PBB di Medan Amplas

Jemput Bola ke Tengah Masyarakat, Bapenda Medan Raup Rp309 Juta dari PBB di Medan Amplas

Bapenda Medan berhasil menghimpun pembayaran PBB sebesar Rp309,8 juta melalui layanan Pojok PBB dalam MPP Roadshow di Kecamatan Medan Amplas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer