Sidang Korupsi Proyek Jalan Binjai, Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Ulang Ahli
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com- Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan, M Nazir meminta jaksa untuk menghadirkan ulang ahli yang menghitung kerugian negara. Alhasil, sidang dengan agenda mendengar keterangan terdakwa korupsi proyek jalan ditunda.
Penasihat Hukum Terdakwa Ridho Indah Purnama, Ferdinand Sembiring menjelaskan, dugaan korupsi proyek jalan yang ditangani Kejaksaan Negeri Binjai sudah masuk tahap persidangan. "Rabu (6/5/2026) kemarin, hakim menunda sidang dengan agenda mendengar keterangan terdakwa. Kepada jaksa, hakim meminta untuk menghadirkan kembali ahli yang menghitung kerugian negara," ungkap Ferdinand saat dikonfirmasi, Minggu (10/5/2026).
Langkah hakim mendapat apresiasi. Pasalnya, terdapat perbedaan penghitungan kerugian negara antara auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dengan ahli dari jaksa penyidik.
Dalam temuan BPK, kerugian negara mencapai Rp2 miliar lebih. Sementara penghitungan kerugian negara dari ahli jaksa penyidik mencapai Rp3 miliar.
Ironisnya lagi, rekanan yang kini menyandang status terdakwa atas nama Try Suharto Derajat, belum menerima pembayaran penuh atas proyek jalan yang sudah dikerjakannya. Dijadwalkan untuk mengambil keterangan ahli ulang oleh majelis hakim pada Senin (11/5/2026).
Baca Juga: 8 Hakim Disanksi MA, PN Medan Siap Tindak Lanjuti
"Temuan BPK juga sudah ditindaklanjuti oleh klien kami (Ridho) dan dalam sidang, diungkapkan oleh ahli jaksa bahwa rekanan belum menerima pembayaran sebesar Rp9 miliar," serunya.
// Dugaan Pergeseran Anggaran Mencuat, Kepala BPKPAD Tutup Mulut
Proyek jalan yang menjadi temuan BPK dan berujung pidana hingga diadili di PN Tipikor Medan ini bersumber dari anggaran dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun 2024. Saat itu, juga bertepatan dengan tahun politik, karena ada pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 kemarin.
Fakta persidangan mengungkap rekanan belum menerima pembayaran penuh atas proyek yang dikerjakan ini mencuat kembali adanya dugaan pergeseran anggaran tersebut. Terlebih lagi, terdapat perbedaan nilai pembayaran yang belum diterima rekanan.
