MEDAN, SUMUT POS- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pematangsiantar, menuntut M Eslo Simanjuntak 3 tahun penjara. Dia dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi penguasaan aset milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional II, yang merugikan negara Rp1,05 miliar.
Dalam nota tuntutannya, JPU meyakini perbuatan terdakwa terbukti melanggar pidana Pasal 603 UU RI No 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimaman diubah dan ditambah UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer.
"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eslo Simanjuntak selama 3 tahun penjara denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan," ujar JPU Kurniawan Sinaga, dalam sidang di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (8/6/2026).
Selain pidana badan dan denda, terdakwa Eslo juga dituntut membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1.059,446,957. Dengan ketentuan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar UP tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang JPU.
"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujarnya.
Menurut JPU, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Sementara hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sudah berusia lanjut dan sopan dalam persidangan," kata JPU.
Usai mendengarkan tuntutan, hakim ketua M Yusafrihardi Girsang, memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya, untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.
Dalam dakwaan JPU, perbuatan terdakwa disebut berlangsung sejak 1996 hingga 2025, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut, dengan cara menguasai dan memanfaatkan aset negara tanpa izin pemilik sah, yakni PTPN IV Regional II.
