Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Korupsi Smartboard Tebingtinggi, Pensiunan Jenderal Polri Divonis Bebas

J
Penulis: Juli Rambe❯
SIDANG: Pensiunan jenderal Polri Bambang Ghiri Arianto, menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (20/8/2026) malam. (Dok: Gusman/Sumut Pos)
SIDANG: Pensiunan jenderal Polri Bambang Ghiri Arianto, menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (20/8/2026) malam. (Dok: Gusman/Sumut Pos)

Advertisement

 

MEDAN, SUMUT POS - Mantan Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri, Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto, divonis bebas dari perkara korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai As'ad Rahim Lubis, menyatakan Bambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Advertisement

“Membebaskan terdakwa Bambang Ghiri Arianto dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata Asad, Kamis (20/8/2026) malam.

Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak terdakwa yang juga merupakan Direktur PT Gunung Emas Ekaputra dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Advertisement

“Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan,” ujar hakim.

Setelah membacakan putusan, As'ad menyatakan JPU tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun atas vonis bebas ini. Namun, hakim meminta jaksa melakukan pengembangan dan mengusut dugaan keterlibatan Bahrun Walidin alias Baron.

Vonis bebas tersebut berbeda jauh dengan tuntutan JPU dari Kejari Tebingtinggi, yang sebelumnya menuntut Bambang dengan pidana penjara selama 8,5 tahun serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

JPU sebelumnya meyakini perbuatan Bambang terbukti melanggar Pasal 603 Jo Pasal 20 KUHP Jo Pasal 18 huruf b UU No 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara ini, Bambang didakwa terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan 93 unit perangkat teknologi informasi (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Advertisement

Artikel Terkait

Korupsi Pengadaan 93 Smartboard untuk SMP Negeri, Eks Kadisdik Tebingtinggi Dituntut 9,5 Tahun Penja

Korupsi Pengadaan 93 Smartboard untuk SMP Negeri, Eks Kadisdik Tebingtinggi Dituntut 9,5 Tahun Penja

Mantan Kadisdik Tebingtinggi Idam Khalid dituntut 9,5 tahun penjara karena terbukti korupsi pengadaan korupsi smartboard tebingtinggi.

Sidang Smartboard Tebingtinggi, PH Soroti Pengakuan Ahli Soal Salah Hitung Kerugian Negara

Sidang Smartboard Tebingtinggi, PH Soroti Pengakuan Ahli Soal Salah Hitung Kerugian Negara

Tim penasehat Budi Pranoto menyoroti kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Tebingtinggi.

PH Bambang Ghiri Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Tak Kehadiran Baron di Kasus Smartboard Tebingtinggi

PH Bambang Ghiri Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Tak Kehadiran Baron di Kasus Smartboard Tebingtinggi

PH Bambang Ghiri meminta agar saksi bahrun walidin alias baron dihadirkan agar kasus smartboard tebingtinggi berjalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer