Banding Kejati Sumut atas Vonis Bebas Kasus Aset PTPN II Terkendala Syarat Formal
MEDAN, Sumutpos.jawapos.com - Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan banding terhadap vonis bebas 4 terdakwa perkara korupsi pengalihan aset PTPN II untuk proyek perumahan Citraland belum sampai ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.
Pengadilan Negeri (PN) Medan menyebut berkas perkara tersebut belum dilimpahkan ke PT Medan karena permohonan banding yang diajukan jaksa dinilai tidak memenuhi syarat formal.
Humas PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, menjelaskan permohonan banding diajukan Kejati Sumut melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PN Medan, pada 10 Juni 2026.
“Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum, dan upaya hukum banding yang diajukan Kejati Sumut tidak memenuhi syarat formal dan berkas perkara tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan,” ujarnya, Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, ketentuan tersebut mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026.
Dia menjelaskan, mekanisme penanganan perkara bergantung pada posisi berkas setelah permohonan banding diajukan.
Apabila berkas belum dikirim ke PT Medan, PN Medan dapat menerbitkan penetapan yang menyatakan permohonan banding tidak memenuhi syarat formal. Dengan demikian, berkas perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan tingkat banding.
Sementara jika berkas sudah dikirim tetapi belum diregistrasi di PT Medan, berkas tersebut dapat dikembalikan ke PN Medan.
Sedangkan apabila perkara telah dikirim dan diregistrasi di PT Medan, permohonan banding dapat diperiksa dan diputus oleh majelis hakim tingkat banding.
