Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polda Sumut Akhirnya Tahan Dodhy Thahir

J
Penulis: Juli Rambe❯
KONPRES: Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat Konpres terkait kasus Dodhy Thahir di Polda Sumut, Kamis (24/9) sore. (Dok: Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)
KONPRES: Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan saat Konpres terkait kasus Dodhy Thahir di Polda Sumut, Kamis (24/9) sore. (Dok: Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)

Advertisement

 

MEDAN, SUMUT POS- Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akhirnya menjawab teka teki status penahanan Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Dhody Thahir.

Dalam Konferensi Pers (Konpres), Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan, bahwa legislator tersebut kini telah mendekam di balik jeruji besi.

Advertisement

Dhody ditahan atas laporan Muhammad Gazali Iskandar, Direktur PT Rapi Ray Putratama, perusahaan yang mengembangkan perumahan subsidi di Kecamatan Patumbak, Deliserdang.

"Di mana korban melaporkan bahwa telah terjadi pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu di dalam akta autentik," kata Direskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, Kamis (24/9) sore.

Advertisement

Cornelis menjelaskan kronologinya, Dhody melalui pengacaranya membuat empat pucuk surat yang mengklaim lahan seluas 15 hektar yang di atasnya telah dibangun perumahan oleh PT Rapi Ray Putratama adalah milik mereka.

"Dasar yang digunakan Dhody, yaitu Surat Rencana Pembelian/Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lama yang diklaim telah diperkuat melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) di mahkamah agung," jelasnya.

Sebanyak tiga surat klaim tersebut, lanjutnya, ditujukan kepada kantor Bank plat merah. Sementara satu surat lainnya dikirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deliserdang.

"Akibat dari empat pucuk surat ini dikirimkan ke tiga bank dan satu kantor pertanahan tersebut, pihak perusahaan pelapor mengalami kerugian karena tidak mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Kemudian, sertifikat si pelapor berakibat diblokir oleh pihak BPN. Dua hal inilah yang menjadi kerugian nyata bagi pelapor," imbuhnya.

Merasa dirugikan, lanjutnya, Gazali melakukan perlawanan hukum dengan membuat laporan resmi di Polda Sumatera Utara pada 11 April 2023. Subdit II/Harda-Bangtah (Harta Benda - Bangunan dan Tanah) Ditreskrimum yang menangani kasus ini akhirnya resmi menahan Dhody pada September 2026.

Advertisement

Artikel Terkait

Andar Amin Tegaskan Golkar Tidak akan Intervensi Kasus Hukum Dhody Thahir

Andar Amin Tegaskan Golkar Tidak akan Intervensi Kasus Hukum Dhody Thahir

Ketua Golkar Sumut tegaskan pihaknya tidak akan melakukan intervensi atas kasus hukum yang menjerat kadernya, Dhody Thahir.

Kasus Dhody Thahir Disorot, Peradi Medan Ingatkan Bahaya Pidanakan Surat Advokat

Kasus Dhody Thahir Disorot, Peradi Medan Ingatkan Bahaya Pidanakan Surat Advokat

Ketua Peradi Medan memberikan pandangan terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang dikeluarkan oleh advokat.

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Dhody Thahir, Kuasa Hukum Singgung Ancaman bagi Advokat

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Dhody Thahir, Kuasa Hukum Singgung Ancaman bagi Advokat

Penetapan dhody thahir sebagai tersangka dianggap bisa masalah serius. Karena surat tersebut ditandatangani oleh tim kuasa hukum terdahulu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer