Korupsi Belanja BBM Subsidi, Eks Kadis LH Tebingtinggi Dituntut 7,5 Tahun Penjara

MEDAN, SUMUT POS- Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, dituntut 7,5 tahun penjara. 

Ia dinilai terbukti korupsi anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional angkutan persampahan tahun anggaran 2024, yang merugikan negara Rp863 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theo Pasaribu, dalam tuntutannya meyakini perbuatan terdakwa melanggar Pasal 603 KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP Jo UU RI No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI N 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Pemko Medan Belum Terima Surat Arah dari Pusat Terkait Penerimaan CPNS, Rico Waas : Kita Siap

"Menuntut, menjatuhkan pidana ketika kepada terdakwa Muhammad Hasbie dengan penjara selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari pengganti denda," ujarnya, dalam sidang di Ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11/2026) sore.

Selain itu, Hasbie juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp563 juta lebih. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang jaksa.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," tegasnya.

Tak hanya Hasbie, dua pejabat lainnya yang turut menjadi terdakwa, yakni Meifiansyah selaku Bendahara Pengeluaran dituntut 7 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 90 hari. Dia juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta subsider 3,5 tahun penjara.

Kemudian terdakwa Zul Hadin, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), juga dituntut 6,5 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 90 hari. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Hal yang memberatkan para terdakwa, kata JPU, perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, para terdakwa dinilai berbelit-belit dan tidak berterus terang selama persidangan.