
MEDAN, SUMUT POS - Dua auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka dicecar penasihat hukum terdakwa dalam sidang dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan.
Sidang berlangsung di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/11/2026) malam.
Pemeriksaan menyoroti perbedaan data pembayaran jasa pemanduan kapal yang menjadi dasar penghitungan potensi kerugian negara.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam saksi, termasuk auditor Mangasa Marbun dan Binsar Sirait.
Dalam persidangan, penasihat hukum mempertanyakan sumber data yang digunakan auditor untuk menghitung pembayaran jasa pemanduan kapal. Sebab, data yang dimiliki pihak terdakwa disebut berbeda dengan dokumen yang ditunjukkan saksi.
“Dari mana data saudara peroleh sehingga bisa banyak sekali yang berbeda?” cecar penasihat hukum kepada saksi.
Menjawab pertanyaan tersebut, saksi menyebut penghitungan dilakukan berdasarkan data dari JPU yang diperoleh dari PT Pelindo.
“Kita berbasis data dari JPU (Jaksa Penuntut Umum), yang diperoleh dari Pelindo,” jawab saksi.
Penasihat hukum menilai, auditor tidak cermat dalam melakukan penghitungan karena dianggap tidak memahami secara teknis jasa pemanduan dan penundaan kapal. Mereka juga mempersoalkan analisis dokumen pembayaran, mulai dari pranota, nota, hingga spesifikasi kapal.



