
SUMUTPOS.CO - Gedung Putih kembali mencatat sejarah pada kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kedua ini.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (24/1/2025), Gedung Putih mengumumkan bahwa sebanyak 538 imigran ilegal telah ditangkap oleh pemerintahan Trump, sedangkan ratusan imigran ilegal lainnya diterbangkan keluar AS dengan pesawat militer dalam operasi deportasi massal.
"Pemerintahan Trump menangkap 538 penjahat imigran ilegal," ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam pernyataan via media sosial X.
"Operasi deportasi massal yang terbesar dalam sejarah sedang berlangsung. Janji telah dibuat. Janji ditepati," sebut Leavitt.
Trump telah menjanjikan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal selama kampanye pilpres tahun lalu. Dia memulai masa jabatan keduanya pekan ini dengan serangkaian tindakan eksekutif yang bertujuan merombak izin masuk ke wilayah AS.
Pada hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani perintah yang menetapkan "darurat nasional" di perbatasan selatan dan mengumumkan pengerahan lebih banyak pasukan ke wilayah perbatasan tersebut, serta berjanji untuk mendeportasi "orang-orang asing yang kriminal".
Diperkirakan ada 11 juta imigran tanpa dokumen resmi di AS pada saat ini.
Walaupun begitu, kebijakan Trump ini memicu kekhawatiran, dengan Wali Kota Newark, Ras J Baraka, dalam pernyataan pada Kamis (23/1) menyebut agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) "menggerebek sebuah perusahaan lokal... menahan para penduduk dan warga yang tidak memiliki dokumen, tanpa menunjukkan surat perintah".
Baraka mengatakan bahwa salah satu yang ditahan adalah seorang veteran militer AS. Dia menyebut operasi itu sebagai "tindakan keji" yang jelas-jelas telah melanggar Konstitusi AS.
Senator New Jersey Corry Booker dan Andy Kim dari Partai Demokrat menyatakan "kekhawatiran mendalam" mereka soal penggerebekan imigrasi di Newark.
"Tindakan seperti ini menimbulkan ketakutan di seluruh komunitas kita -- dan sistem imigrasi kita yang rusak memerlukan solusi, bukan taktik ketakutan," kritik keduanya dalam pernyataan gabungan.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump memberikan perintah eksekutif lewat sebuah memo. Dalam memonya, ia menangguhkan penerimaan pengungsi. Instruksi itu langsung memberi dampak. Langkah tersebut akan memengaruhi ribuan pengungsi yang telah menjadwalkan penerbangan.
"Semua perjalanan pengungsi yang telah dijadwalkan sebelumnya ke Amerika Serikat dibatalkan, dan tidak akan ada pemesanan perjalanan baru. RSC tidak boleh meminta perjalanan untuk kasus pengungsi tambahan saat ini," tulis Trump dalam memo, dikutip dari CNN pada Kamis (23/1).
Sekitar 10.000 pengungsi telah memesan perjalanan, yang kini telah dibatalkan Trump, menurut sumber yang mengetahui data tersebut. Rincian negara mereka tidak tersedia. Tetapi, para pengungsi itu umumnya berasal dari berbagai negara, termasuk Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Venezuela, Suriah, dan Burma. (bbs/ram)
