Inggris Peringatkan Ancaman Krisis Pangan Global, Desak Jalur Hormuz Segera Dibuka
Sumutpos.jawapos.com-Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memunculkan dampak yang lebih luas dari sekadar konflik keamanan. Gangguan distribusi melalui Selat Hormuz kini memicu kekhawatiran baru: ancaman krisis pupuk dan pangan global.
Pemerintah Inggris memperingatkan bahwa terganggunya jalur pelayaran strategis tersebut telah menyebabkan kelangkaan pupuk dan bahan bakar di berbagai negara. Dampaknya tak hanya dirasakan negara maju, tetapi juga semakin menekan negara berkembang yang bergantung pada impor bahan baku pertanian.
Melansir The Guardian, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa komunitas internasional harus segera bertindak untuk memastikan Selat Hormuz kembali terbuka dan rantai distribusi global dapat pulih.
“Dunia sedang berjalan tanpa kesadaran menuju krisis pangan global. Puluhan juta orang tidak boleh menjadi korban hanya karena satu negara menguasai jalur pelayaran internasional,” kata Cooper.
Menurutnya, ancaman terbesar saat ini bukan hanya kenaikan harga pupuk, melainkan potensi terganggunya musim tanam di berbagai negara belahan bumi utara. Jika distribusi pupuk terus tersendat dalam beberapa pekan ke depan, dampaknya diperkirakan akan menjalar hingga produksi pangan tahun depan.
“Musim semi adalah waktu tanam yang sangat krusial. Jika petani di belahan bumi utara tidak segera mendapatkan kepastian pasokan pupuk, dampaknya akan terasa hingga tahun depan,” ujarnya.
Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu jalur pelayaran energi dan komoditas paling vital di dunia. Ketika akses terganggu akibat eskalasi konflik di Iran, distribusi minyak, gas, hingga bahan baku pupuk ikut terdampak. Situasi itu memicu lonjakan harga global sekaligus memperburuk tekanan ekonomi di banyak negara.
Krisis ini datang pada saat dukungan bantuan internasional justru mulai menyusut. Inggris diketahui memangkas anggaran bantuan luar negeri dari 0,5 persen menjadi 0,3 persen dari pendapatan nasional bruto. Sementara di Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump membubarkan USAID, lembaga utama bantuan pembangunan internasional milik pemerintah AS.(jpg/han)
