WASHINGTON DC, Sumutpos.jawapos.com-Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump boleh saja menyodorkan berlapis dalih keamanan global atas dugaan penyerbuan Venezuela dan penculikan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Namun di balik retorika demokrasi dan stabilitas regional, motif sesungguhnya terbaca jelas: penguasaan sumber daya strategis dunia—minyak dan mineral tanah jarang.
Isyarat itu datang secara terbuka dari Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB. Ia menyatakan, tak boleh ada rezim yang bermusuhan dengan Washington namun menguasai cadangan minyak sebesar Venezuela. Tak lama berselang, Trump sendiri menanggalkan diplomasi dan berbicara lugas.
Melalui akun Truth Social miliknya, Trump mengakui bahwa Venezuela akan menyerahkan minyak mentah senilai USD 2 miliar kepada Amerika Serikat.
“Minyak ini akan dijual dengan harga pasar dan uangnya akan dikendalikan oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memastikan penggunaannya bagi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika,” tulis Trump, dikutip dari USA Today.
Trump tidak merinci mekanisme pengawasan dana tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS akan menanamkan investasi miliaran dolar ke sektor minyak Venezuela.
Padahal, negara beribu kota Caracas itu diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai sekitar 330 miliar barel. Jutaan barel di antaranya tertahan di kapal tanker dan tangki penyimpanan akibat blokade ekonomi yang sebelumnya diberlakukan Washington.
Trump bahkan menyebut ingin agar Penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, membuka akses penuh industri minyak nasional bagi AS dan korporasi swastanya. Menteri Energi AS, Chris Wright, menambahkan bahwa minyak akan langsung diangkut dari kapal dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan Amerika.
Namun dari Caracas, sikap Venezuela tak bergeser. Saat mengunjungi Komune Sosialis Joao Felix Ribas pada 6 Januari, Delcy Rodríguez menegaskan bahwa pemerintahan transisi tetap berpegang pada ideologi Bolivarian—garis politik yang diwariskan Hugo Chávez dan terinspirasi perjuangan Simón Bolívar.
“Kami berkomitmen pada perdamaian, kedaulatan nasional, dan pembebasan Presiden Maduro. Hentikan pelecehan dan agresi terhadap rakyat Bolivar,” tegas Rodríguez, seperti dikutip teleSur.
Greenland: Alasan Keamanan, Kepentingan Mineral
Motif serupa juga membayangi ambisi Trump terhadap Greenland, wilayah otonom di bawah Denmark. Secara resmi, Trump berdalih bahwa Greenland krusial bagi pertahanan Amerika Serikat.
“Greenland sangat kami butuhkan untuk pertahanan,” kata Trump dalam wawancara dengan The Atlantic (5/1).
Secara historis, AS memang pernah menduduki Greenland pada Perang Dunia II guna mencegah wilayah itu jatuh ke tangan Nazi. Letaknya yang strategis di Lingkar Arktik juga memberi kendali atas jalur pelayaran Atlantik Utara.
Baca Juga: Matcha dalam Kantong Infus: Sensasi Unik Kedai Boba Bali yang Berujung Kontroversi
Namun ada kepentingan lain yang jarang disebut terang-terangan: cadangan mineral tanah jarang. Greenland menyimpan sumber daya vital bagi industri teknologi tinggi—mulai dari ponsel, komputer, baterai, hingga kendaraan listrik. Barat melihatnya sebagai peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, yang saat ini mendominasi pasar mineral tersebut.
Dari sisi militer, AS telah lama menancapkan pengaruh melalui Pangkalan Antariksa Pituffik di Greenland Barat Laut. Pangkalan itu, dibangun berdasarkan Perjanjian Pertahanan AS–Denmark 1951, berfungsi mendukung sistem peringatan dini rudal, pertahanan misil, serta pengawasan ruang angkasa NATO.
Tiongkok Tolak Interferensi Asing
Di tengah ketegangan itu, Tiongkok angkat suara. Beijing menuntut pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya serta menegaskan penolakan terhadap intervensi asing di Amerika Latin.
“Tiongkok menuntut pembebasan Presiden Maduro dan istrinya serta memastikan keselamatan mereka,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing (6/1).
Mao menegaskan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menjaga stabilitas kawasan, seraya menolak praktik imperialisme dan peran AS sebagai “polisi dunia”.
“Tiongkok menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas semua negara. Kami menghormati kebutuhan keamanan negara lain dan mendorong penyelesaian konflik secara damai,” ujarnya, kembali dikutip teleSur.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan