BERLIN, Sumutpos.jawapos.com-Ketegangan geopolitik kian memanas, namun negara-negara Uni Eropa memilih mengambil jarak. Di tengah dorongan kuat dari Donald Trump agar sekutu terlibat dalam operasi militer bersama Israel melawan Iran, sejumlah pemimpin Eropa justru menyatakan penolakan tegas.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan negaranya tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer yang dinilai belum memiliki arah jelas. Ia mengkritik minimnya komunikasi dari Washington terkait strategi dan tujuan perang.
“Sampai saat ini tidak ada rencana yang meyakinkan, dan kami tidak dilibatkan dalam pembahasan,” ujarnya di hadapan parlemen.
Baca Juga: Koalisi Sipil “Lawan” Peradilan Militer: Kasus Andrie Yunus Harus Disidangkan di Pengadilan Umum
Sikap serupa disampaikan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius yang menilai konflik tersebut bukan bagian dari kepentingan negaranya.
Dari Paris, Presiden Emmanuel Macron juga menegaskan Prancis tidak akan terseret dalam konflik bersenjata tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Keir Starmer mengambil sikap hati-hati, seiring tekanan domestik di Inggris yang menunjukkan mayoritas publik menolak keterlibatan militer.
Penolakan ini didorong kekhawatiran bahwa konflik berpotensi meluas tanpa tujuan yang jelas, sekaligus mengancam stabilitas kawasan dan ekonomi global—terutama terkait jalur vital Selat Hormuz.
Meski mendapat tekanan, negara-negara Eropa memilih jalur alternatif. Inggris tengah merancang langkah bersama sekutu untuk mengamankan jalur pelayaran, sementara Prancis mendorong pembentukan koalisi internasional non-militer guna melindungi kapal dagang tanpa keterlibatan langsung Amerika.
Di sisi lain, Trump menyayangkan sikap tersebut dan bahkan melontarkan kritik keras kepada sekutu, termasuk kepada Starmer yang dinilai kurang menunjukkan kepemimpinan tegas.
Malaysia Ambil Sikap Berbeda
Di tengah dinamika global, Malaysia mengambil langkah signifikan dengan membatalkan perjanjian tarif timbal balik (ART) dengan Amerika Serikat.
Keputusan ini menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif sebelumnya. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Johari Ghani, menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi berlaku secara hukum.
Baca Juga: Pantau Mudik Tanpa Henti, Polres Labusel Pasang 20 CCTV di Titik Rawan
“Perjanjian itu sudah tidak ada lagi, batal demi hukum,” tegasnya.
Langkah Malaysia mencerminkan dinamika baru dalam hubungan dagang global, di tengah ketidakpastian kebijakan ekonomi dan meningkatnya tensi geopolitik.
Situasi ini menunjukkan satu hal: di tengah dorongan konflik, sebagian negara memilih menahan diri—mengutamakan stabilitas daripada terjebak dalam perang yang belum jelas ujungnya. (jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan