SUMUTPOS.CO – Pertemuan internal terbaru eksekutif Google mengumumkan sejumlah perubahan besar dalam kebijakan korporasi. Google akan menghapus larangan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk keperluan senjata dan pengawasan. Raksasa teknologi itu juga akan menghentikan perekrutan yang berfokus pada keberagaman (DEI).
Langkah itu menandai pergeseran signifikan Google, yang selama ini memiliki regulasi ketat terkait etika AI dan keberagaman tenaga kerja.
Melansir The Guardian, Kamis(13/2), keputusan itu disampaikan Melonie Parker, mantan kepala keberagaman Google. Dia menjelaskan bahwa perusahaan akan mengakhiri program pelatihan DEI (diversity, equity and inclusion) bagi karyawan serta memperbarui pelatihan umum yang masih mengandung konten DEI.
Parker menegaskan, bahwa perubahan itu merupakan bagian dari peninjauan menyeluruh terhadap seluruh program dan inisiatif perusahaan sebagai kontraktor federal, menyusul perintah eksekutif dari Presiden AS Donald Trump. Lembaga federal dan kontraktor diminta untuk menghentikan atau membatasi inisiatif terkait DEI.
Dari sisi kebijakan AI bidang militer, Kent Walker, kepala bagian hukum Google, menegaskan bahwa keterlibatan Google dalam diskusi geopolitik yang berkembang dinilai akan membawa manfaat bagi masyarakat.
’’Saya pikir adalah baik bagi masyarakat bahwa Google memiliki peran dalam percakapan tersebut di area di mana kami memiliki keahlian,’’ ujar Walker.
CEO Google Sundar Pichai menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen terhadap keberagaman tenaga kerja, tetapi harus menyesuaikan diri dengan peraturan hukum di setiap negara.
’’Nilai-nilai kami tetap bertahan, tetapi kami harus mematuhi arahan hukum sesuai dengan perkembangannya,’’ kata Pichai seperti dikutip The Guardian.
Pernyataan tersebut disampaikan dari Paris saat dia menghadiri konferensi internasional tentang AI.
Sebelumnya, Meta dan Amazon mulai mengurangi atau menghapus inisiatif DEI mereka. Tiga perusahaan tersebut saat ini sudah mendekat ke pemerintahan Trump.
Keputusan Google itu menimbulkan reaksi dari karyawan, terutama dari kelompok aktivis seperti No Tech for Apartheid. Mereka menilai bahwa dua keputusan besar itu saling berkaitan.
Mereka menyebut, Fiona Cicconi, wakil presiden senior Google, menyampaikan di internal bahwa penghapusan program DEI bertujuan untuk mengurangi risiko yang dapat memengaruhi kontrak dengan pemerintah.
’’Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar belanja pemerintah untuk layanan teknologi dialokasikan ke sektor militer,’’ tulis kelompok tersebut dalam seruan aksi pekerja yang dipublikasikan pada Selasa lalu. (jpg/han)
