alexametrics
27 C
Medan
Monday, June 27, 2022

Masyarakat Keluhkan Kartu Sakti

file/sumut pos KARTU SAKTI: Seorang wanita menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat sosialisasi beberapa waktu yang lalu.  di Makassar, Sulsel, Jumat (7/11). Pemerintah akan membagikan secara bertahap kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia dengan tahap awal di lakukan di 19 kabupaten/kota di 10 provinsi yang diperkirakan akan rampung pada pertengahan bulan Desember 2014.
file/sumut pos
KARTU SAKTI: Seorang wanita menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat sosialisasi beberapa waktu yang lalu.

SUMUTPOS.CO- MEDAN-PT Pos Indonesia wilayah Medan telah menyalurkan sebagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang merupakan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Medan yang mendapat bantuan tersebut  sebanyak 71802 orang dengan nilai sekitar Rp28 miliar lebih.

Hal ini disampaikan oleh ketua satgas penyaluran PSKS, Abdullah Ginting kepada Sumut Pos, Selasa (2/12). “Penyaluran program SKS ini dari Kemensos, kita hanya bertugas menyalurkan. Dana ini adalah bagian dari kompensasi atas kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp2 ribu per liter dari harga sebelumnya untuk jenis premium dan solar itu direspon oleh Kementerian Sosial dengan mendistribusikan PSKS kepada warga yang berhak.

“Pendataannya masih menggunakan data yang lama, pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan yang disalurkan untuk 2 bulan, November dan Desember sebanyak Rp400 ribu. Data yang akan disalurkan sebanyak 71802 dikali Rp 400 ribu sehingga semuanya berjumlah sekitar Rp 28.720.800.000,” katanya.

Ginting, menghimbau kepada masyarakat yang belum mengambil dana SKS untuk datang ke kantor pos cabang atau wilayah Medan dengan membawa KPS. “Pengambilannya mulai tanggal 18 sampai tanggal 12 Desember mendatang,” katanya sembari mengatakan, pihaknya sudah menginfokan kepada para pemilik KPS soal info tersebut.

Baca Juga :  Kerap Tergenang Air dan Dilintasi Truk Tonase Tinggi, Jalan M Basir Marelan Rusak Parah

Sementara itu, saat ditanyai soal Kartu Sakti Jokowi, ia mengaku belum mendengar informasi kapan masuk ke kota Medan. “Nah, kartu sakti Jokowi kita belum ada dapat informasi,” ujarnya.

Sementara itu, warga Percut Sei Tuan, Situmorang yang ditemui di kantor pos mengaku mengetahui informasi dari Televisi. “Saya datang kemari itu lihat info di TV, tidak ada pengumuman secara khusus kepada kami. Kartu perlindungan sosial ini saya dapatkan tahun 2013 lalu diantarkan langsung kantor pos ke rumah,” katanya.

Melihat jumlah yang diberikan, supir angkot yang memiliki 3 orang anak ini mengaku jumlah yang diberikan tidak cukup. “Gak cukup kalau Rp200 ribu perbulan. Gas saja harganya sudah naik, apalagi minyak. Anak saya ketiganya sekolah, begitu pun yah harus disyukuri,” katanya.

Keluhkan Kartu Sakti
Di lain pihak, sebagian masyarakat jutsru mengeluhkan tiga kartu sakti yang menjadi kompensasi atas kenaikan harga BBM. Tiga kartu dimaksud yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih menuai keluhan. Pasalnya selain bingung, warga mengeluh karena beberapa keluarga miskin justru tidak menerimanya.

Baca Juga :  Korupsi Penjualan Lahan Sirkuit IMI, Rumah Dua Tersangka akan Diperiksa

Pemberian kartu jaminan sosial bagi warga kurang mampu ini dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Sebab untuk program yang sebelumnya dengan nama berbeda, juga belum begitu sempurna meskipun sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya.

Hal ini menjadi keluhan masyarakat yang diterima para anggota DPRD Sumut dalam kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Hanura Darwin Lubis mengungkapkan, dalam pelaksanaan reses yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kota Medan seperti Medan Marelan dan Medan Belawan, warga mengaku belum memahami betul mengenai keberadaan kartu sakti di era pemerintahan Jokowi-JK ini.

“Umumnya warga mengeluhkan soal minimnya sosialisasi keberadaan kartu sakti. Mereka meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi secara efektif supaya masyarakat memahami apa fungsinya dan meminta supaya pembagiannya diawasi,” tutur Darwin. (put/bal/saz)

file/sumut pos KARTU SAKTI: Seorang wanita menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat sosialisasi beberapa waktu yang lalu.  di Makassar, Sulsel, Jumat (7/11). Pemerintah akan membagikan secara bertahap kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia dengan tahap awal di lakukan di 19 kabupaten/kota di 10 provinsi yang diperkirakan akan rampung pada pertengahan bulan Desember 2014.
file/sumut pos
KARTU SAKTI: Seorang wanita menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat sosialisasi beberapa waktu yang lalu.

SUMUTPOS.CO- MEDAN-PT Pos Indonesia wilayah Medan telah menyalurkan sebagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang merupakan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Medan yang mendapat bantuan tersebut  sebanyak 71802 orang dengan nilai sekitar Rp28 miliar lebih.

Hal ini disampaikan oleh ketua satgas penyaluran PSKS, Abdullah Ginting kepada Sumut Pos, Selasa (2/12). “Penyaluran program SKS ini dari Kemensos, kita hanya bertugas menyalurkan. Dana ini adalah bagian dari kompensasi atas kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp2 ribu per liter dari harga sebelumnya untuk jenis premium dan solar itu direspon oleh Kementerian Sosial dengan mendistribusikan PSKS kepada warga yang berhak.

“Pendataannya masih menggunakan data yang lama, pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan yang disalurkan untuk 2 bulan, November dan Desember sebanyak Rp400 ribu. Data yang akan disalurkan sebanyak 71802 dikali Rp 400 ribu sehingga semuanya berjumlah sekitar Rp 28.720.800.000,” katanya.

Ginting, menghimbau kepada masyarakat yang belum mengambil dana SKS untuk datang ke kantor pos cabang atau wilayah Medan dengan membawa KPS. “Pengambilannya mulai tanggal 18 sampai tanggal 12 Desember mendatang,” katanya sembari mengatakan, pihaknya sudah menginfokan kepada para pemilik KPS soal info tersebut.

Baca Juga :  Kerap Tergenang Air dan Dilintasi Truk Tonase Tinggi, Jalan M Basir Marelan Rusak Parah

Sementara itu, saat ditanyai soal Kartu Sakti Jokowi, ia mengaku belum mendengar informasi kapan masuk ke kota Medan. “Nah, kartu sakti Jokowi kita belum ada dapat informasi,” ujarnya.

Sementara itu, warga Percut Sei Tuan, Situmorang yang ditemui di kantor pos mengaku mengetahui informasi dari Televisi. “Saya datang kemari itu lihat info di TV, tidak ada pengumuman secara khusus kepada kami. Kartu perlindungan sosial ini saya dapatkan tahun 2013 lalu diantarkan langsung kantor pos ke rumah,” katanya.

Melihat jumlah yang diberikan, supir angkot yang memiliki 3 orang anak ini mengaku jumlah yang diberikan tidak cukup. “Gak cukup kalau Rp200 ribu perbulan. Gas saja harganya sudah naik, apalagi minyak. Anak saya ketiganya sekolah, begitu pun yah harus disyukuri,” katanya.

Keluhkan Kartu Sakti
Di lain pihak, sebagian masyarakat jutsru mengeluhkan tiga kartu sakti yang menjadi kompensasi atas kenaikan harga BBM. Tiga kartu dimaksud yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih menuai keluhan. Pasalnya selain bingung, warga mengeluh karena beberapa keluarga miskin justru tidak menerimanya.

Baca Juga :  Polri Tangkap Paksa Kompol Novel

Pemberian kartu jaminan sosial bagi warga kurang mampu ini dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Sebab untuk program yang sebelumnya dengan nama berbeda, juga belum begitu sempurna meskipun sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya.

Hal ini menjadi keluhan masyarakat yang diterima para anggota DPRD Sumut dalam kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Hanura Darwin Lubis mengungkapkan, dalam pelaksanaan reses yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kota Medan seperti Medan Marelan dan Medan Belawan, warga mengaku belum memahami betul mengenai keberadaan kartu sakti di era pemerintahan Jokowi-JK ini.

“Umumnya warga mengeluhkan soal minimnya sosialisasi keberadaan kartu sakti. Mereka meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi secara efektif supaya masyarakat memahami apa fungsinya dan meminta supaya pembagiannya diawasi,” tutur Darwin. (put/bal/saz)

Most Read

Artikel Terbaru

/