29 C
Medan
Friday, February 23, 2024
spot_img
spot_img

Kelebihan Bayar Iuran Harusnya Dikembalikan

BPJS: Sejumlah warga berjalan di depan kantor BPJS Kesehatan, Jalan Karya Medan.
BPJS: Sejumlah warga berjalan di depan kantor BPJS Kesehatan, Jalan Karya Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan dianggap menafsirkan keputusan Mahkamah Agung (MA) sesuai selera, sehingga berimplikasi pada kerugian masyarakat. Padahal sejatinya, putusan dimaksud bertujuan untuk menggugurkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Seharusnya, Januari sampai Maret menjadi kelebihan bayar dan dikembalikan kepada peserta. Putusan MA harus dilihat secara holistik, jangan dipilih dan ditafsirkan sesuai selera,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dimas Tri Adji menjawab Sumut Pos, Senin (4/5).

Menurutnya, BPJS Kesehatan jangan merasa pahlawan dengan mengklaim menurunkan kembali iuran tersebut sesuai putusan MA, serta menganggap adalah bagian dari upaya BPJS mengurangi beban masyarakat yang sedang sulit akibat pandemi Covid-19 ini. “Dan masyarakat tentunya sudah tahu akan hal itu, sehingga tidak gampang termakan opini BPJS Kesehatan,” katanya.

Atas dasar itu, politisi Partai NasDem ini mendorong supaya pemerintah segera mengeluarkan peraturan terbaru guna mengeliminir kebijakan yang diambil BPJS Kesehatan. “Pemerintah pusat kita harapkan segera mengeluarkan perpres terbaru terkait hal ini agar masyarakat mendapat kepastian,” tegasnya.

Diketahui, MA telah memastikan untuk mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan dengan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Karenanya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang semula untuk kelas I diputuskan menjadi Rp160 ribu, kelas II Rp110 ribu, dan kelas III menjadi Rp42 ribu, akan kembali ke iuran sebelumnya berupa kelas I Rp80 ribu, kelas II Rp51 ribu, dan kelas III Rp 25.500.

Putusan MA tersebut terkait gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan iuran dibatalkan. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 dalam Perpres ini bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sementara itu, adapun bunyi dalam Pasal 34 berupa, pada ayat (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar, a. Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, kemudian b. Rp110 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II atau c. Rp160 ribu per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. Selanjutnya pada ayat (2) berupa, besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Sementara Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf sebelumnya mengatakan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75/2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi untuk iuran Januari-Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima akhir pekan lalu.

Kata Iqbal, pihaknya sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Diharapkan, dalam waktu dekat ini juga peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. “Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.

Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Ini merupakan salah satu wujud gotong-royong khususnya disaat bangsa sedang bersama melawan Covid-19,” sebutnya. (prn)

BPJS: Sejumlah warga berjalan di depan kantor BPJS Kesehatan, Jalan Karya Medan.
BPJS: Sejumlah warga berjalan di depan kantor BPJS Kesehatan, Jalan Karya Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan dianggap menafsirkan keputusan Mahkamah Agung (MA) sesuai selera, sehingga berimplikasi pada kerugian masyarakat. Padahal sejatinya, putusan dimaksud bertujuan untuk menggugurkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Seharusnya, Januari sampai Maret menjadi kelebihan bayar dan dikembalikan kepada peserta. Putusan MA harus dilihat secara holistik, jangan dipilih dan ditafsirkan sesuai selera,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dimas Tri Adji menjawab Sumut Pos, Senin (4/5).

Menurutnya, BPJS Kesehatan jangan merasa pahlawan dengan mengklaim menurunkan kembali iuran tersebut sesuai putusan MA, serta menganggap adalah bagian dari upaya BPJS mengurangi beban masyarakat yang sedang sulit akibat pandemi Covid-19 ini. “Dan masyarakat tentunya sudah tahu akan hal itu, sehingga tidak gampang termakan opini BPJS Kesehatan,” katanya.

Atas dasar itu, politisi Partai NasDem ini mendorong supaya pemerintah segera mengeluarkan peraturan terbaru guna mengeliminir kebijakan yang diambil BPJS Kesehatan. “Pemerintah pusat kita harapkan segera mengeluarkan perpres terbaru terkait hal ini agar masyarakat mendapat kepastian,” tegasnya.

Diketahui, MA telah memastikan untuk mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan dengan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Karenanya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang semula untuk kelas I diputuskan menjadi Rp160 ribu, kelas II Rp110 ribu, dan kelas III menjadi Rp42 ribu, akan kembali ke iuran sebelumnya berupa kelas I Rp80 ribu, kelas II Rp51 ribu, dan kelas III Rp 25.500.

Putusan MA tersebut terkait gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan iuran dibatalkan. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 dalam Perpres ini bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sementara itu, adapun bunyi dalam Pasal 34 berupa, pada ayat (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar, a. Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, kemudian b. Rp110 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II atau c. Rp160 ribu per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. Selanjutnya pada ayat (2) berupa, besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Sementara Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf sebelumnya mengatakan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75/2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi untuk iuran Januari-Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima akhir pekan lalu.

Kata Iqbal, pihaknya sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Diharapkan, dalam waktu dekat ini juga peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. “Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.

Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Ini merupakan salah satu wujud gotong-royong khususnya disaat bangsa sedang bersama melawan Covid-19,” sebutnya. (prn)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Read

Artikel Terbaru

/